Riau Book - Program deradikalisasi atau pembinaan terhadap narapidana terorisme baik yang masih didalam penjara maupun yang sudah lepas dari hukuman, serta bagi pengikut paham radikalisme terorisme yang belum pernah masuk penjara, dinilai efektif dalam mencegah aksi terorisme di Indonesia. Karena itu, deradikalisasi harus lebih ditingkatkan demi untuk menciptakan perdamaian di Bumi Pertiwi.

"Deradikalisasi itu tidak bisa dipisahkan dari pencegahan terorisme sehingga harus ditingkatkan karena faktanya sudah banyak orang Indonesia yang terlibat terorisme dan lebih banyak lagi yang mulai jadi pengikut. Jadi jangan kendur, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus bersemangat menjalankan program deradikalisasi," ujar Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul di sela-sela kegiatan Dialog Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Kalangan Guru & Pelajar se-Jawa Barat di Gedung Sabuga, ITB, Bandung, Selasa (8/3/2016).

Ruhut mengaku sadar jika pelaksanaan deradikalisasi itu tidak mudah dan masih harus ditingkatkan lagi. Ia juga tahu ada banyak kritik kepada BNPT terkait program deradikalisasi. Menurutnya, di era reformasi ini, masing-masing pihak harus menghormati tugas pokok, dan fungsinya (tupoksi), bukan hanya sekadar mengkritisi.

"Kritik boleh-boleh saja, saya bahkan sering mengkritisi LSM. Tapi tetap harus melihat Tupoksinya. Tugas BNPT itu sangat berat dengan dana yang sangat minim. Jadi silakan mengkritik tapi jangan semua serba salah, melanggar HAM-lah, atau apalah. Yang pasti pencegahan terorisme itu sangat mulai untuk menyelamatkan generasi bangsa dari perpecahan dan ancaman terorisme," imbuh Ruhut.

Sebagai wakil rakyat, pria yang juga kader Partai Demokrat ini, mengakui deradikalisasi yang dilakukan BNPT cukup berhasil. Buktinya, luar negeri mengakui keberhasilan Indonesia dalam meredam aksi terorisme melalui program deradikalisasi. Faktanya memang ada karena banyak mantan teroris yang akhirnya kembali ke jalan yang benar.

Beda di luar negeri yang langsung dihabisi. Deradikalisasi itu pembinaan. Apa yang salah dari pembinaan?" tanya Bang Poltak, panggilan karib Ruhut.

Namun Ruhut sadar saat ini dana BNPT memang terbatas. Sebagai lembaga yang memiliki tanggungjawab besar menyelamatkan NKRI dari ancaman terorisme, justru mendapat dana yang sangat kurang.

"Setahu saya dana BNPT itu tidak lebih Rp300 miliar per tahun. Kecil sekali itu, padahal di satu pihak kita ingin aman dan tertib. Idealny BNPT itu mendapat dana Rp1 triliun agar pelaksanaan pencegahan terorisme bisa lebih masif," tukas Ruhut.

Kepala BNPT Dr. Saud Usman Nasution, SH, MH selama ini pihaknya selalu mengedepankan HAM dan Hukum dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Kendati demikian, diakui Saud masih banyak kendala yang dihadapi untuk menjalankan deradikalisasi untuk mengubah mindset pelaku terorisme agar kembali ke ideologi Pancasila dan agama Islam yang rahmatan lil alamin.

"Untuk itulah tahun ini, kami canangkan program Rencana Aksi Nasional (RAN) deradikalisasi. Tujuannya adalah lebih membumikan pelaksanaan deradikalisasi demi untuk mengembalikan saudara-saudara kita dari paham radikalisme terorisme," ungkap Saud.

Namun Saud mengakui pelaksanaan RAN Deradikalisasi masih terbentur dana, karena pemerintah belum mengabulkan dana untuk menjalankan program itu. Kendati demikian program RAN Deradikalisasi tetap dijalankan dengan menggunakan dana dari masing-masing lembaga terkait. JIN

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau