Riau Book - Hingga, Selasa (1/3/2016), Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu, Agusrianto belum satu pun menerima progres kerja dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Inhu. Oleh karena itu, dirinya meminta SKPD untuk segera memberikan laporan progres tersebut.

Selain itu, Agusrianto menegaskan kepada seluruh jajaran SKPD melakukan koordinasi dengan DPRD Inhu, terkait adanya pengurangan pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar Rp254 miliar.

"Pengurangan DBH sebesar Rp254 miliar diketahui dari laporan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Inhu. Dampak pengurangan ini akan terjadi penggeseran anggaran di seluruh SKPD," sebut H Agus Rianto.

Menurutnya, pergeseran anggaran ini semestinya diketahui dewan. Namun sebelumnya diharapkan kepada masing-masing SKPD terlebih dahulu menyampaikan progres sebelum Daftar Penerima Anggaran (DPA) disetujui.

"SKPD harus membuat laporan anggaran yang ditunda, kemudian dikonsultasikan ke DPRD. Ini harus segera dilakukan agar program pembangunan dapat segera dilaksanakan," ujarnya.

Dijelaskan Agus, Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Ditambahkannya, PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk dan perrkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Siklus penatausahaan penerimaan keuangan daerah terdiri atas dua siklus yaitu siklus penatausahaan penerimaan keuangan daerah dan siklus penatausahaan pengeluaran keuangan daerah.

Ditambahkannya, pengurangan pendapatan daerah dari DBH yang terjadi dan mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran saat ini diharapkan tidak mempengaruhi APBD Inhu yang telah disahkan sebesar Rp1,8 triliun.

"Bisa saja pada triwulan pertama ini pendapatan berkurang namun pada triwulan berikutnya pendapatan dari DBH bertambah, itu sebabnya dikatakan bukan pengurangan APBD, namun penggeseran anggaran dan hal ini yang harus dikoordinasikan dengan dewan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Setdakab Inhu Hendri Anof dikonfirmasi menyebutkan bahwa pihaknya saat ini telah memproses DPA dari masing-masing SKPD. "DPA dari masing-masing SKPD telah saya tandatangani, hanya saja ada kecamatan yang belum menyampaikan DPA," paparnya.(MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau