RiauBook.com - Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau diharapkan mampu mendorong peningkatan peran dan fungsi lembaga itu. Selama ini keberadaan Kantor ULP masih ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

"Kami mengharapkan dengan adanya pembahasan Ranperda ini bersama DPRD, nantinya keberadaan Kantor ULP Barang/Jasa pemerintah bisa lebih terpadu, efektif dan efesien," kata Asisten II Setdakab Kepulauan Meranti, Ir Anwar Zainal, mewakili Bupati saat Rapat Paripurna DPRD, Jumat (16/1).

Menurutnya, keberadaan Kantor ULP Barang/Jasa di daerah ini, hendaknya juga mampu menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa, agar tercipta persaingan usaha yang sehat, serta menjamin proses pengadaan barang/jasa itu dilakukan oleh aparatur yang profesional.

"Untuk itu proses pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan secara terpusat oleh suatu lembaga seperti Kantor ULP, sehingga dalam hal proses pengadaan terhadap barang dan jasa kedepan dapat berjalan secara maskimal," katanya.

Ia menjelaskan, pembahasan Ranperda tentang Pembentukan Kantor ULP Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan amanah dari peraturan perundangan berlaku, dimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Peraturan itu mengamanatkan bahwa ULP wajib dibentuk oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah atau Institusi paling lambat tahun 2014, dimana sementara menunggu regulasi Perda di Kepulauan Meranti, pada tahun 2014 lalu ditetapkan dengan Perbup Nomor 04 Tahun 2014," katanya. (mc)