Riau Book - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin mengatakan melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Jasa Konstruksi, asosiasi jasa kontruksi akan diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi bagi penyedia jasa kontruksi.

Pasalnya, Rancangan Undang-undang (RUU) Jasa Konstruksi ini akan dibahas dan disahkan oleh DPR RI pada Mei 2016.

"LPJK nanti bertindak melakukan akreditasi kepada asosiasi dan asosiasi melakukan sertifikasi. Sekarang kan hampir semua dikerjakan LPJK mulai dari akreditasi dan sertifikasi," ujar Muhidin di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Muhidin menjelaskan, melalui RUU tersebut, peran asosiasi menjadi lebih signifikan dengan memberikan sertifikasi kepada penyedia jasa konstruksi. 

Kendati demikian, Ia mengingatkan pada asosiasi untuk tidak lalai dalam melakukan proses sertifikasi. Jika di kemudian hari terdapat kegagalan bangunan, akibat kelalaian asosiasi memberikan sertifikasi, pemerintah bisa memberikan sanksi kepada asosiasi. 

Lebih jauh Muhidin menjelaskan, asosiasi yang memiliki tugas pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi diminta untuk tidak mudah memberikan sertifikasi, guna menjaga kualitas.

Selain itu, ke depan juga akan ada ketentuan bahwa asosiasi harus memiliki cabang di beberapa daerah dan jumlah anggota tertentu yang tersebar di Indonesia.

"Itu diatur dalam UU, supaya jangan sembarangan melahirkan asosiasi baru. Ada batasan-batasan misalnya sekian anggota," pungkas Muhidin. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau