Riau Book - Perubahan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang akan dikelola secara penuh oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mesti disosialisasikan secara baik dan menyeluruh kepada masyarakat.

Sehingga tidak terjadi lagi ketimpangan dan kesalahan informasi kepada masyarakat di lapangan. Jangan sampai karena perobahan sistem, masyarakat miskin tidak dapat berobat.

Demikian disampaikan Pemerhati kesehatan Masyarakat Kampar yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Zulhendri Zainur, SPd belum lama ini.

Dikatakannya, saat ini banyak terjadi simpang-siur informasi yang diterima masyarakat di lapangan. "Akibat tidak mengetahui secara jelas dan mendapatkan informasi yang baik, masyarakat banyak mengeluhkan program kesehatan yang dikelola oleh BPJS tersebut," ungkap Zulhendri.

Oleh karena peserta BPJS telah ditetapkan secara jelas, yakni setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Diantaranya meliputi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yakni Fakir Miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, Bukan Penerima Bantuan Iuran jaminan Kesehatan (Non PBI).

Untuk peserta PBI yang terdiri dari Fakir miskin dan orang tidak mampu harus didaftarkan oleh pemerintah. Namun jika pemerintah tidak mendaftarkan mereka, maka fakir miskin dan orang tidak mampu tidak bisa terdaftar sebagai PBI, karena PBI dibayar oleh pemerintah.

Bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak terdata dan terdaftar sebagai PBI, maka mesti masuk dalam golongan Non PBI. Adapun Non PBI adalah orang yang setiap bulannya membayar jaminan kesehatan dengan besaran ditentukan kelas yang dipilih.

Pemerintah melalui instansi terkait diharapkan dapat melakukan pendataan akurat terhadap masyarakat, jangan sampai masyarakat miskin dan orang tidak mampu tidak terdata dan terdaftar sebagai PBI.

"Semua masyarakat miskin dan orang tidak mampu di kabupaten Kampar diharapkan benar-benar mendapatkan jaminan kesehatan," ungkap Zulhendri.

Dikatakannya, instansi terkait mesti serius dan mencarikan solusi konkrit terhadap persoalan kesehatan yang menyangkut masyarakat miskin dan tidak mampu. "Perlu ditinjau dan dilakukan sosialisasi, penyuluhan dan pendataan ulang terhadap masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu," tutur Zulhendri.

Sementara itu,seperti puskesmas rawat inap diharapkan dapat mewakili rumah sakit. "Fasilitas puskesmas rawat inap mesti dilengkapi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Sehingga Masyarakat cukup berobat di Puskesmas dengan kuwaliats yang baik," jelas Zulhendri. (MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau