RiauBook - Hasil Survei dari Indikator Politik Indonesia mengungkap publik menilai revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 hanya akan memperlemah Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

"Ada 54 persen (responden) menjawab akan memperlemah. Ini pernyataan umum, lebih dari separuhnya menganggap memperlemah," ujar peneliti senior Indikator, Hendro Prasetyo di Kantor Indikator, Jakarta, Senin (8/2/2016).

Sementara, terdapat 34,1 persen responden yang menyatakan setuju adanya revisi UU KPK. Sedangkan, sebanyak 11,5 persen menjawab tidak tau. 

"Mayoritas warga yang mengetahui tentang beberapa kewenangan KPK yang diusulkan untuk direvisi, tidak setuju jika kewenangannya dibatasi," jelas Hendro.

Selain itu menurut Hendro, hasil survei Indikator menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap revisi UU KPK masih minim. Menurutnya, dari seluruh responden, hanya 22 persen yang mengikuti berita tentang revisi UU KPK. Sedangkan, sebanyak mayoritas responden, yakni 77,3 persen tak mengikuti isu ini.

"Kita bisa simpulkan masyarakat yang mengikuti berita revisi UU KPK dianggap ujungnya akan memperlemah dan mereka menolak revisi yang sempat digulirkan DPR," terang Dia.

Diketahui, Indikator melakukan survei pada populasi masyarakat berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Sampel yang diambil sebanyak 1.550 responden yang dipilih secara random.

Selain itu, survei ini memiliki margin of error  2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dilakukan secara tatap muka yang dilakukan dalam kurun 18-29 Januari 2016. Ada pun sumber dana pelaksanaan survei berasal dari Asian Barometer, Lembaga Survei Indonesia, dan Indikator Politik Indonesia. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau