RIAUBOOK.COM - Terus berulangnya kasus korupsi di pucuk pimpinan Pemerintah Provinsi Riau, termasuk penetapan tersangka terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid baru-baru ini mematik perhatian publik.

Tiga organisasi Independen Demokrasi (IDE), Pemuda Melayu Riau Indonesia (PMRI), dan Rembuk Pemuda Riau menggelar aksi bertajuk Mimbar Demokrasi di tengah keramaian Car Free Day (CFD), Ahad 16 November 2025 Kota Pekanbaru.

Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam atas tragedi "Quattrick Korupsi", di mana empat Gubernur Riau secara berturut-turut terjerat kasus korupsi.

Dalam aksi tersebut, peserta menyoroti dugaan praktik pemerasan, gratifikasi, dan "jatah preman" yang diduga dilakukan oknum pemimpin daerah dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Menurut para peserta, praktik korupsi yang merajalela telah menghambat pembangunan, merusak citra daerah, serta merampas hak-hak dasar masyarakat Riau.

Koordinator lapangan Mimbar Demokrasi, Arif Nanda Kusuma, S.TP, menyampaikan keresahan besar yang dirasakan para pemuda terhadap kondisi tersebut.

"Perkumpulan Pemuda yang terhimpun dalam 3 organisasi yaitu Independen Demokrasi, Rembuk Pemuda Riau dan Pemuda Melayu Riau Indonesia resah terhadap budaya korupsi di provinsi Riau yang tumbuh dengan begitu suburnya.

Data ICW menyebutkan provinsi Riau menjadi daerah terkorup di Indonesia dengan 76 tersangka. Otonomi daerah di Riau mestinya jadi arena pembelajaran dan penerapan demokrasi subtansi, bukan ladang rente kekuasaan. Maka hadirnya kami dalam Mimbar Demokrasi untuk mengecam keras praktik korupsi apapun motifnya dan siapapun orangnya serta menekankan untuk para pemimpin agar senantiasa amanah dalam menjalankan amanat rakyat," paparnya.

Sementara itu, Izhaq Ramadhan, S.H, Sekretaris Rembuk Pemuda Riau, menegaskan bahwa tingginya angka kemiskinan di Riau merupakan salah satu dampak nyata dari kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanah dengan baik.

"Kemiskinan yang banyak terjadi di Riau merupakan bentuk tidak berhasilnya pemerintah Riau memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Besar penolakan kami sebagai pemuda Riau akan praktik korupsi yang terjadi di tubuh pemerintahan Riau," jelasnya.

Penolakan keras juga disampaikan M. Aditya Putra, Bendahara Rembuk Pemuda Riau, yang menyoroti berulangnya perilaku koruptif para pemimpin daerah.

"Bukan hanya satu, dua, tiga kalinya terjadi di Riau, seorang pemimpin yang harusnya bijak dalam mengemban amanah yang diberikan harusnya menjadi contoh yang baik kepada masyarakatnya. Saya sangat mendukung dengan tindakan yang dilakukan KPK untuk memberantas tindak korupsi di Provinsi Riau," jelasnya.

Dari Independen Demokrasi, Firman Edi, S.E, selaku Direktur Utama, turut mengecam fenomena yang disebutnya sudah mengakar di kalangan pejabat Riau.

"Riau merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam melimpah, namun dipimpin oleh kepala daerah yang kerap terjaring OTT KPK. Sudah berulang dan kini terulang lagi budaya korupsi yang terjadi oleh kalangan pejabat provinsi Riau seperti sudah mengakar," paparnya.

Ungkapan tersebut, menurut Firman, merupakan bentuk kekecewaan mendalam masyarakat Riau setelah empat gubernurnya ditangkap KPK secara berturut-turut.

Melalui aksi tersebut, para pemuda menyampaikan tiga tuntutan utama pada aksi mimbar demokrasi 16 november 2025yaitu:

1. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dan membongkar seluruh jaringan korupsi, tidak hanya berhenti pada kepala daerah.

2. Menuntut aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman maksimal serta menyita seluruh aset hasil korupsi guna dikembalikan kepada negara dan rakyat Riau.

3. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan pemuda untuk bersatu melawan budaya korupsi dan memastikan tidak ada lagi pemimpin Riau yang mengkhianati amanah rakyat.

Dari Aksi Mimbar Demokrasi di CFD Pekanbaru ini menjadi penegasan bahwa kalangan pemuda tidak lagi tinggal diam menyaksikan praktik korupsi yang berulang. Mereka berharap tuntutan ini dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau.

(cakaplah)