RIAUBOOK.COM - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau telah tuntas dalam finalisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Provinsi Riau tahun 2025.

Hal ini ditandai dengan disetujuinya hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau, Selasa (28/10/2025).

Rapat finalisasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Riau Achmad Tarmidzi tersebut membahas sejumlah poin penting hasil evaluasi Kemendagri, terutama terkait dengan kewajiban penganggaran (mandatory spending) yang menjadi perhatian pusat.

"Pembahasan dan finalisasi Perubahan APBD ini telah mencapai tahap akhir, ditandai dengan disetujuinya hasil evaluasi dari Kemendagri.

Pertemuan terakhir ini merupakan finalisasi antara Tim TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi," ujar Achmad Tarmidzi, usai rapat.

Dia menyebut, Perubahan APBD ini ditargetkan Jumat (31/10) mendatang sudah bisa cair dan digunakan.

Menurutnya, salah satu catatan penting dari Kemendagri adalah terkait kewajiban penganggaran belanja pegawai sesuai mandatory spending yang akan mencapai 30 persen pada tahun 2027.

Saat ini, kata dia Pemprov Riau disebut sudah melampaui batas minimal tersebut.

"Meskipun evaluasi Kemendagri mencakup beberapa poin, terutama terkait kewajiban penganggaran ga (mandatory) yang harus mencapai 30 persen pada tahun 2027.

Sementara saat ini, belanja pegawai Pemprov Riau sudah berada di angka 31 persen dan proses finalisasi sudah selesai," jelas Tarmidzi.

Dia menambahkan, setelah finalisasi evaluasi ini disetujui bersama, diharapkan Pemerintah Provinsi segera menyusun kas agar pencairan anggaran, termasuk gaji tenaga pendidik, tidak mengalami keterlambatan. (ckp)