RIAUBOOK.COM - Berdasarkan laporan hasil audit BPKP, dua mantan direktur badan usaha milik daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak periode 2010-2015 yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi telah menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 33.296.257.959 (miliar) dan USD 3.000, yang apabila USD 3.000 dikurskan itu sekitar Rp 49,6 juta.

"Itu hasil perhitungan dari BPKP. BPKP memiliki metode-metode perhitungan. Begitu, hasil dari audit mereka. Dari pengelolaan keuangan yang ada di perusahaan PT SPR ini," kata Wadir Penindakan Kortas Tipikor Polri Kombes Bhakti Eri Nurmansyah di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Terkait itu penyidik telah memeriksa 45 orang saksi dan empat orang ahli. Penyidik juga menggeledah kediaman kedua tersangka.

"Melakukan tindakan penggeledahan di satu, kantor PT Sarana Pembangunan Riau yang berada di Jalan Diponegoro Nomor 49, Pekanbaru. Kedua, Rumah dari Debby Riauma Sari (selaku) Direktur Keuangan PT SPR tahun 2010 yang beralamat di Jalan Linggar Jati, Simpang Tiga, Pekanbaru," jelas Bhakti.

"Selanjutnya, yaitu rumah Rahman Akil selaku Direktur Utama PT. SPR tahun 2010 yang beralamat di Jalan Alam Segar 1, Nomor 19, Pondok Pinang, Kabayoran Lama, Jakarta Selatan," lanjut dia.

Selain itu, polisi melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen. Ada uang senilai Rp 5,4 miliar serta sejumlah tanah, rumah hingga mobil milik para tersangka dan keluarganya.

"Pertama, melakukan penyitaan uang dengan jumlah total sebesar Rp 5.443.407.144. Kedua, melakukan tindakan blokir terhadap 12 aset tidak bergerak dan aset bergerak milik tersangka dan atau keluarga yang ditaksir dengan total nilai Rp 50 miliar rupiah," tuturnya.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (dtc)