Riau Book -Dugaan korupsi penyaluran kredit Rp 54 miliar dari Bank Negara Indonesia 46 Cabang Pekanbaru kepada Koperasi Karyawan PT Perkebunan Nusantara IV dinyatakan bakal menjerat sejumlah petinggi dari kedua instansi tersebut.

Hal itu diketahui berdasarkan petunjuk dari jaksa peneliti di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Mukhzan dikonfirmasi melalui jaksa peneliti, Syafril tak menampik hal tersebut. "Kalau dilihat dari berkas yang diserahkan penyidik, kasus ini bakal banyak tersangkanya," katanya, Minggu (24/1/2016).

Menurut Syafril, pihak-pihak yang bakal terseret kasus ini mulai dari petinggi koperasi karyawan PTPN V hingga sejumlah petinggi di BNI 46 Pekanbaru.

"Bahkan, kepala cabang yang masih menjabat saat kredit ini disalurkan bisa kena," sebut Syafril.

Sebelumnya dalam kasus ini, relation officer BNI 46 berinisial MP telah ditetapkan menjadi tersangka. Berkasnya sudah diteliti Kejati Riau dan masih terdapat kekurangan sehingga dikembalikan.

"Ada kekurangan dari berkas, sehingga dikembalkan dengan petunjuk. Salah satu petunjuk mengenai calon-calon tersangka," ungkap Syafril.

Terpisah, Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo menyebutkan, kasus ini terjadi tahun 2008. Kala itu, Kopkar PTPN V mengajukan kredit senilai Rp54 miliar kepada BNI 46 Pekanbaru. Agunannya adalah gaji karyawan, dengan asumsi pemotongan gaji dilakukan setiap tahun untuk melunasi kredit.

"Dalam prosesnya, ada mark-up gaji karyawan. Misalnya, gaji sebenarnya adalah Rp2 juta, kemudian dinaikkan dalam berkas pengajuan Rp4 juta. Begitu pengajuan diterima, BNI menaikkan lagi Rp10 juta untuk memuluskan kredit," kata Guntur.

Pengajuan ini, tidak pernah diketahui anggota Kopkar PTPN V. Karyawan juga tidak menerima kredit yang diajukan, begitu juga dengan pemotongan gaji yang dilakukan.

Dalam penyelidikan yang dilakukan, Polda menemukan bahwa Kopkar PTPN V mengalihkan kredit untuk membeli sekitar 700 hektar lahan di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi dan Rokan Hulu.

"Setelah semua lahan dibeli dan ditanami, kemudian dijual lagi. Sebagian uang penjualan dilakukan untuk mengangsur kredit, sebagian lagi untuk yang lain. Seharusnya, pembayaran dilakukan dengan pemotongan gaji karena bunyi kreditnya begitu, bukan dengan menjual aset," ujar Guntur.

"Sementara tanah yang dibeli juga bermasalah. Surat hanya berupa SKT dan terjadi saling klaim antara warga setempat. Hal ini menjadi kasus lain pula yang tengah diselidiki jajarannya," pungkas Guntur.