RIAUBOOK.COM - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) mengkritik keras penggerebekan Polda Riau pada Wakil Bupati Rokan Hilir Haji Sulaiman yang kedapatan sedang berada dalam kamar hotel mewah bersama seorang wanita yang bukan istrinya.

Tindakan penggrebekan tersebut kata Sugeng melanggar privasi personal dan melanggar HAM.

Seharusnya kata Sugeng, tindakan penggerebekan oleh polisi dan atau polisi pamong praja pada pasangan lelaki dan wanita yang bukan pasangan suami istri  tidak boleh dilakukan.

Sugeng memaparkan alasannya, pertama menurut dia Polda Riau bukanlah Polisi Syariah, karena Qanun (hukum syariah ) tidak berlaku sebagai hukum tertulis di Riau seperti di Aceh yang tegas mengatur bukan pasangan suami istri berdua dua dalam kamar tertutup.

Kedua kata dia lagi, bila pasangan wanita bukan anak dibawah umur yang berada dibawah perlindungan hukum. 3. UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Pidana yang berlaku saat ini. Maupun UU No. 1 tahun 2023 sebagai KUHP yang baru yang mengatur soal perzinahan dan juga kohabitasi menyaratkan sebagai delik aduan.

"Tanpa adanya aduan terlebih dahulu dari suami/ istri,anak atau orang tua tetapi sudah dilakukan penggerebekan/penangkapan akan menimbulkan kerugian bagi pasangan tersebut, apalagi bila yang diciduk adalah seorang tokoh publik " kata Sugeng kepada pers dalam keterangan tertulis.

Dikatakan Sugeng, praktek penggerebekan pasangan pria wanita di hotel harus dicegah, kecuali kata dia lagi, dipastikan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana seperti penyalahgunaan Narkoba.

Kalaupun ada penertiban berupa penggerebekan pasangan bukan suami istri, polisi menurut Sugeng harus menjaga privasinya dengan mencegah terjadinya publikasi sebelum adanya laporan pidana resmi yang didasarkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana.

"Penggerebekan yang dipublikasikan tanpa ada laporan pidana akan dinilai sebagai pencideraan politis apabila menyangkut tokoh publik " tukas Sugeng. (ist)