RIAUBOOK.COM - Wali Kota Dumai Haji Paisal meminta internal Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) segera menyelesaikan polemik indikasi pelanggaran hukum yang mencuatkan dugaan operasional perbankan syariah menjadi cacat hukum.

"Dulu waktu RUPS sudah pernah dibicarakan masalah ini," kata Paisal lewat telekomunikasi kepada RiauBook.com di Pekanbaru, Jumat (2/9/2022) siang.

Intinya, lanjut Paisal, selesaikan secepatnya dan sebaik-baiknya, jangan sampai persoalan ini terus bergulir.

"Pengurus baik direksi maupun komisaris segera tuntaskan, managemen harus menuntaskan polemik persoalan ini," katanya.

Pemerintah Kota Dumai merupakan salah satu pemegang saham BRK Syariah dari 12 kabupaten/kota yang ada di Riau.

"Kalau memang harus dilaksanakan RUPSLB, maka harus dilaksanakan," demikian Paisal.

Sebelumnya sejumlah pihak mengungkap indikasi operasional Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) cacat hukum karena melanggar Undang-undang (UU) Perseroan Terbatas (PT), Permendagri 37 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah (PP) 54 tahun 2016.

Sejumlah direksi dan komisaris sampai hari ini belum diberhentikan dan diangkat sejak perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari perusahaan daerah menjadi perseroan yang telah disahkan DPRD Riau sejak Mei lalu.

BRKS telah beroperasi sejak 22 Agustus 2022 dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI KH Ma'aruf Amin pada tangggal 26 Agustus 2022.

Sementara itu Dirut BRK Syariah Andi Buchari lewat pesan elektronik menuliskan, institusi perbankan termasuk BRK Syariah mengacu dan tunduk pada UU Perbankan (lex spesialis) sebagai hirarki dan dasar hukum tertinggi di bawah UUD.

"Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah tidak mengatur usia pengurus," kata Andi Buchari.

Pernyataan Andi Buchari mendapat bantahan dari sejumlah pengamat hukum ekonomi.

"Operasional BRK Syariah bisa dikatakan cacat hukum karena selain melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerag (BUMD) terkait batasan umur direksi dan komisaris, juga karena tidak adanya penetapan pengurus baru BRKS sesuai dengan yang diamanahkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)," kata

pengamat hukum dari Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Kota Pekanbaru Supriadi Bone.

Sementara itu pengamat hukum dari IMD Raja Adnan menjelaskan, dengan operasional cacat hukum itu, maka siapa saja bisa menggugat dan menuntut BRK Syariah, termasuk nasabah karena ketidakjelasan pengurus.

"Jadi masalah BRK Syariah ini sudah masuk cacat hukum prosedural, karema banyak sekali aturan yang dilanggar. Ini kalau ada nasabah yang dirugikan, lantas bagaimana pertanggung jawabannya?" kata Adnan.

Sementara pakar hukum ekonomi Universitas Riau, Doktor Hayatul Ismi mengungkap, setiap BUMD termasuk Perseroda harus patuh terhadap UU PT dan PP 54.

"Jadi semuanya harus terpenuhi," kata dia. (fzr)