RIAUBOOK.COM - Setelah ribut-ribut soal Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penerimaan manfaat pada usia 56 tahun, akhirnya pemerintah segera meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan JKP merupakan perlindungan jangka pendek bagi buruh atau pekerja saat berhenti bekerja.

"JKP tidak mengurangi manfaat jaminan sosial yang sudah ada dan iuran program JKP tidak membebani pekerja," kata Airlangga, 14 Januari lalu.

JKP digadang-gadang akan menggantikan program jaminan hari tua atau JHT bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelumnya, pemerintah berencana merevisi dan menyederhanakan aturan JHT setelah mendapat protes dari banyak pihak. Ketentuan JHT semula mengatur peserta penerima manfaat baru dapat mengklaim jaminannya setelah berusia 56 tahun.

Dinukil dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Penerima manfaat akan mendapatkan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Program JKP akan diberikan kepada pekerja kantoran dan buruh pabrik yang memenuhi kriteria. Kriteria itu meliputi warga negara Indonesia (WNI), belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta, dan merupakan pekerja pada badan usaha berskala menengah serta besar yang sudah mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Pekerja harus sudah terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Kesehatan. Adapun pekerja yang terdaftar sebagai peserta JKP akan menerima manfaat berupa uang tunai selama paling banyak enam bulan setelah mengalami PHK.

Manfaat uang tunai diberikan sebesar 45 persen dikalikan upah dikali tiga bulan, ditambah 25 persen dikali tiga kali upah. Upah yang digunakan sebagai basis perhitungan adalah upah terakhir yang dilaporkan dengan batas Rp 5 juta.

Selain menerima jaminan uang tunai, peserta JKP akan memperoleh akses informasi kerja dalam bentuk layanan pasar kerja atau bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen dan penilaian serta konseling karir. Selanjutnya peserta akan menerima pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja. Pelatihan kerja dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.

Sumber tempo