RIAUBOOK.COM - Gubernur Riau Syamsuar sempat melemparkan tanda tanya besar mengenai masalah penanggulangan abrasi (pengikisan garis pantai oleh air laut) di akhir sesi Focus Group Discussuion (FGD) yang dihadiri Tim Kajian dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), NGO, dan dan para akademisi, Jumat (12/7/2019).

"Pertama saya ucapkan terimakasih atas kehadiran Asisten Deputi (Kemenko Maritim), beserta tim ahlinya yang sudah melihat dan mengamati secara langsung berkenaan dengan masalah yang bukan baru sebenarnya, sudah puluhan tahun, ini harus kita samakan dulu persepsi kita, tapi kenapa sekarang baru bangkit?" kata Syamsuar di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, mencoba mengurai permasalahan abrasi yang terjadi di wilayah setempat.

Apalagi, ungkap Gubri, penanggulangan masalah abrasi tersebut juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beberapa periode sebelumnya.

"Dalam RPJMD dulu-dulu juga sudah ada, sudah ada juga yang dikerjakan oleh provinsi, dikerjakan juga oleh kabupaten, tapi setakat mana kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten menanggulangi abrasi yang begitu banyak dan luas, dan tidak terjangkau oleh APBD, lantas di mana persoalannya?," tutur Gubri.

Masalahnya, ungkap Syamsuar, penanggulangan abrasi yang telah mengikis garis pantai pulau-pulau terluar di Riau ini, seperti Pulau Mandi, Pulau Rangsang, dan beberapa pulau lain, tidak masuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

"Saya sudah panggil Satker Kementerian PU (Balai Wilayah Sungai Sumatera III) yang berkaitan penanggulangan masalah ini, ternyata anggaran untuk itu hanya Rp4 miliar sampai RP5 miliar, apa yang bisa dibuat dengan anggaran segitu. Ini lantaran dokumen perencanaan nasional-nya belum ada, sementara Kepres-nya sudah ada," tutur Gubernur.

Karenanya, Gubri merasa bersyukur Kemenko Maritim mengutus perwakilan untuk melakukan kajian sebagai referensi dalam mengambil langkah-langkah penyelamatan beberapa pulau terluar di Riau yang saat ini mengalami abrasi dengan panjang lebih dari 160 Km.

"BRG (Badan Restorasi Gambut) menyatakan ini merupakan satu-satunya di dunia, pulau terluar di perbatasan yang memiliki karakteristik gambut. Ini (sejumlah pulau terluar di Riau) harus diselamatkan, kalau tidak pulau ini bisa hilang," tutur Gubri. (RB/Dwi)