RIAUBOOK.COM - Diperkirakan butuh dana sekitar Rp11 triliun untuk memperbaiki seluruh jalan rusak yang menjadi kewenangan Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau mewacanakan Sub Loan Agreement (SLA) atau pinjaman luar negeri untuk menanggulangi perbaikan jalan dari sisi pendanaan.

Hal itu terungkap saat Dr. Azharuddin M. Amin, seorang pakar dari Universitas Islam Riaumembeberkan wacana tersebut saat menjadi narasumber pada rapat evaluasi sistem, perencanaan dan pengembangan BUMD di Kantor Gubernur Riau, Senin (15/4/2019).

"Sumatera Utara telah berhasil mendapat pinjaman subloan sekitar Rp10 triliun untuk membenahi seluruh jalan yang ada di Sumatera Utara yang menjadi kewenangan provinsi, malam Minggu kemarin sudah kita hitung, berapa uang yang dibutuhkan Riau, kalau katakanlah pada hari ini seluruh jalan yang posisinya dalam keadaan baik baru dibawah 50 persen, maka kita butuh Rp11 triliun, baru itu selesai," kata Azharuddin.

Dikatakannya, terkait hal itu dia katakan, Pemprov Riau akan mencoba berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.

"Karena ekonomi Riau kalau tidak ada terobosan yang besar akan begini-begini terus, harus ada terobosan yang dibuat, terkait kebijakan-kebijakan, kalau memang kita setuju, artinya pada bab 3 RPJMD kita itu sudah ada pendanaan yang terkait Provinsi Riau yang berasal dari pinjaman, jadi ada sub loan," kata dia.

Lebih lanjut dia menerangkan, dimungkinkan besar pinjaman tidak sampai Rp10 triliun, "setelah ruas-ruas jalan itu terhitung secara keseluruhan, kita akan undang bupati, kemudian kita minta mereka menjelaskan, ruas jalan mana yang paling penting menurut mereka," ujarnya.

"Misalnya, ada potensi ekonomi yang penting tapi jalannya buruk. Itu yang kita coba ke depan, bisa jadi anggarannya hanya Rp5 triliun," kata dia.

Tentunya, jika wacana tersebut dimungkinkan untuk dituangkan pada RPJMD, maka BUMD diharapkan juga harus siap untuk menggarap proyek itu melalui core bisnisnya.

"Kalau memang nantinya itu disetujui, apakah BUMD kita siap menjadi kontraktor pelaksananya? Tentu harus ada pembahasan khusus terkait dengan itu," demikian Azharuddin. (RB/Dwi)