RiauBook - Hasil analisa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukansebagian besar gugatan yang dilayangkan pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK) justru tidak berkaitan langsung dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada).

AnggotaKPU, Ida Budhiati bahkan menyebut 90% sengketa yang dipersoalkan tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pilkada. Gugatan justru berkaitan dengan tahapan, teknis pemilihan serta dugaan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif (TSM).

"Yang kami cermati, tanpa bermakusd menganggap sepele, mayoritas yang diajukan ke MK tidak berkaitan langsung dengan persoalan perselisihan. Yang didalilkan lebih banyak soal tahapan pemilihan, teknis tahapan dan dugaan pelanggaran TSM," ujar Ida usai memberikan arahan kepada 132 KPU daerah, dalam kegiatan rapat kordinasi (rakor) persiapan sengketa pilkada, di Hotel Swiss Bell Jakarta kemarin.

Meski demikian Ida menegaskan, sudah menjadi tugas penyelenggara pilkada untuk menjelaskan keberatan dan tanda tanya dari peserta itu. Dengan menampilkan data dan fakta atas dugaan-dugaan tersebut dipengadilan.

Ida mengatakan tujuan dari hasil rakor ini, untuk KPU daerah selanjutnya sudah bisa memetakan jawaban-jawaban yang perlu disampaikan dipersidangan nanti. Meskipun dirinya mengakui jawaban yang perlu disiapkan banyak karena gugatan yang dilayangkan bisa lebih dari satu. "Tapi kalau sudah disiapkan nanti ketika sidang jadi tidak ada persoalan," kata Ida.

Ida mencontohkan gugatan yang banyak disampaikan pasangan calon diluar hasil pemilihan adalah tentang keakuratan daftar pemilih tetap (DPT). Selain itu ada juga yang mempersoalkan keabsahan proses pencalonan. "Jadi ada satu pokok masalah sama. Seperti untuk isu DPT, pencalonan kan sudah jelas aturannya. Begitu juga soal pemungutan penghitungan dan rekapitulasi juga sudah jelas," kata Ida.

Ditempat yang sama Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan bahwa dari 147 perkara yang dilayangkan ke MK, berasal dari 132 daerah penyelenggara pilkada. Dimana 6 diantaranya adalah provinsi serta 126 kab/kota.

Menurut Husni selain memberikan pengarahan, tujuan dikumpulkannya 132 komisioner KPU itu adalah untuk memberikan mereka kesempatan melakukan konsultasi hukum, sebagai pembekalan dalam menghadapi sengketa di MK. Meskipun diakuinya, untuk setiap daerah telah menyediakan tim kuasa hukumnya masing-masing. "Tapi harus diingat, kuasa hukum itu terus berada di samping (KPU daerah), mereka supporting namun pelaku utamanya tetap KPU daerah," kata Husni.

Husni mengingatkan jajarannya untuk tidak terpengaruh pada pasal 158 UU 8/2015 tentang aturan selisih suara pengajuan gugatan di MK. Menurut dia sebagai pihak termohon tugas yang harus dilakukan adalah menjawab semua materi permohonan dan melampirkan alat bukti yang dibutuhkan dipersidangan. "Bagi kami selain untuk menjawab permohon, keterangan yang dibuat nanti itu juga berguna untuk bahan evaluasi bagi daerah dan juga bahan pelaporan mereka," jelas Husni. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau