RiauBook - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berhentikan dua penyelenggara pemilu. Kedua penyelenggara tersebut adalah Ketua KPU Dharmasraya Kasasi dan Anggota Panwascam Pedongga, Mamuju Utara, Damis.

Sanksi pada kedua penyelenggara tersebut, dibacakan pada sidang putusan DKPP di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jakarta, pada Selasa (22/12).

Pasalnya, dalam sidang tersebut, selaku Ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Ida Budhiati, Valina Singka Subekti, Anna Erliyana dan Endang Wihdatiningtyas.

Selain menjatuhkan sanksi dua penyelenggara tersebut, DKPP juga memberi sanksi berupa peringatan terhadap Sahran Raden selaku ketua KPU Sulawesi Tengah dan Nisbah, anggota KPU Sulawesi Tengah.

Peringatan lainnya kepada PPK Makale Kabupaten Tanatoraja, Sulawesi Selatan, Rahmi Ermiati Makkawaru dan Alfrida Kabanga, anggota Panwaslu Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Sementara itu, sebanyak 18 penyelenggara Pemilu yang tidak melanggar kode etik, DKPP memulihkan nama baiknya.

Sementara, Jimly menilai banyaknya penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi menandakan bahwa penyelenggara Pemilu dijadikan sasaran pengaduan oleh para pihak baik itu LSM, peserta Pemilu maupun masyarakat. Namun, DKPP menyelamatkan nama baik penyelenggara Pemilu yang tidak melanggar kode etik dan menjaga lembaga.

"Selama tahun 2015, penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi sebanyak 278 orang  atau 60 persen, diberi sanksi peringatan 122 orang  atau 27 persen, diberhentikan sementara  empat orang  atau satu persen, pemberhentian tetap sebanyak 39 orang atau sembilan persen  dan sisanya ketetapan tiga persen dari total penyelenggara Pemilu yang diadukan sebanyak 456 orang," pungkas Jimly. Ojin