Riau Book

- Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, Riau, telah menerbitkan sebanyak 1.238 izin usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sepanjang 2015 yang akhirnya membawa Bupati Harris untuk mendapatkan penghargaan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Republik Indonesia (RI), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Bupati Pelalawan, Riau, M Harris, Senin (21/12) menerima penghargaan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga karena dianggap berprestasi mendorong percepatan penerbitan Izin Usaha Kecil Menengah (IUKM) kepada pelaku usaha mikro dan kecil di daerah itu.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Hotel Mercure Convention Center, Jakarta. Selain Harris, penghargaan juga diserahkan kepada 119 kepala daerah se Indonesia, namun hanya 11 kabupaten/kota yang menerima secara langsung piagam penghargaan tersebut.

"Target pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Pada Tahun 2015 ini telah tercapai, terhitung sudah ada sebanyak 1.238 IUMK yang diberikan," katanya kata M Harris, Senin (21/12) lewat sambungan telepon.

Ia katakan, penghargaan yang diraih dari kementerian tersebut tidak terlepas dari usaha pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mendorong percepatan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang ada di Pelalawan.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan tentu sejalan dengan Peraturan Presiden (Pepres) No 98 tahun 2014 tentang perizinan usaha mikro dan kecil.

"IUMK yang kita sudah terbitkan telah melebihi target yang di berikan oleh Kementrian Koperasi dan UKM. Makanya kita mendapatkan penghargaan tersebut dan penghargaan yang diraih untuk lebih meningkatkan dan mendorong IUMK di tahun yang akan datang. Guna Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat, menuju Pelalawan emas dan menyongsong Masyarakat Ekonomi Asian (MEA)," ujarnya.

Harris juga mengatakan, dalam tahun 2015 ini, sudah tercatat sebanyak 16 koperasi di Pelalawan sudah mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK) dari Kemenkop UKM RI. Dan NIK yang didapat merupakan koperasi yang aktif dengan ditandai dengan melakukan Rapat Akhir Tahunan (RAT).

"Koperasi yang mendapatkan sertifikat NIK adalah koperasi yang aktif melakukan rapat anggota tahunan (RAT). Menariknya lagi, dengan kepemilikan NIK, koperasi terkait menjadi fokus penerima berbagai program dari pemerintah. Dari data kita, setidaknya ada 70 koperasi yang aktif. 16 di antaranya sudah mendapatkan NIK dari Kemenkop UKM. Dan dalam waktu dekat ini, 15 koperasi di Pelalawan juga kembali akan menerima NIK dari Kemenkop.

Artinya, setiap tahunnya paling lambat pada bulan Mei, pengurus koperasi sudah menggelar RAT. Kalau koperasi yang tidak melaksanakan RAT, itu namanya tidak aktif dan tidak mendapatkan NIK. Nah koperasi dengan kepemilikan NIK akan menjadi prioritas untuk mendapatkan berbagai program dari pemerintah. Baik program pemerintah terutama Kemenkop UMKM bisa dalam bentuk pasar rakyat, UMKM Mart dan KUR," pungkasnya. (MC