Riau Book - Kepala daerah termaauk Gubernur Riau memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian kabinet dalam waktu kurang dari dua tahun setelah pelantikan pejabat terkait, kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)Suhajar Diantoro.

Hal ini disampaikannya guna mendorong dan mendukung terlaksananya seluruh program dan rencana kerja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Bisa saja, jika pejabat yang bersangkutan tidak mencapai target kerja yang sudah disampaikan kepada pimpinannya," tegas Suhajar usai menjadi pembicara di Rapat Koordinasi di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jumat (18/12).

Menurutnya, kepala daerah, dalam hal ini Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman tidak perlu menunggu kinerja dua tahun untuk melakukan pergantian pejabat bawahannya.

"Ini menyangkut kinerja dan rencana program kerja selama mereka menjabat. Satu tahun tidak ada peningkatan, bahkan dianggap lemah, bisa saja," tegas Suhajar.

Seluruh jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menjalani proses assesment atau seleksi terbuka pada Maret 2013 lalu.

Kemudian seluruhnya dilantik pada April 2015 lalu. Hasil assesment tersebut seiring berjalannya waktu, mendapat kritikan dari berbagai kalangan, termasuk legislator Riau.

Ada beberapa pejabat eselon II yang menjadi catatan bagi mereka untuk diusulkan kepada Plt Gubernur Riau diganti karena tidak bisa menjalankan rencana kerja yang telah diprioritaskan. (MC)