Riau Book - Pemerintah Provinsi Riau sejak dipimpin Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman terus berupaya untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor sejara merata. Salah satunya adalah infrastruktur perkebunan yang sejauh ini masih banyak dikeluhkan masyarakat kalangan petani di berbagai wilayah kabupaten/kota.

"Pembangunan infrastruktur di sektor perkebunan dan pertanian tentu akan sangat membantu masyarakat khususnya petani dalam setia hasil panen yang mereka dapatkan," kata Plt Gubernur Riau yang akarb disapa Andi Rachman beberapa waktu lalu.

Sebelumnya saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Riau, Zulher menyatakan subsektor perkebunan di Riau telah menjadi sektor unggulan dalam menghasilkan pendapatan nasional maupun peningkatan kesejahteraan petani di Riau.

"Namun besarnya sumbangsih Riau terhadap pendapatan nasional dan menjadi sumber pendapatan utama sebagian besar masyarakat Riau tidak linier dengan imbal balik yang didapatkan oleh petani," kata Zulher.

Salah sektor yang dibutuhkan oleh petani menurut dia adalah tersedianya infrastuktur yang memenuhi kegiatan perkebunannya. Para petani di Riau masih banyak mengalami hambatan dan tidak jarang kendala di bidang infrastruktur ini membuat biaya produksi semakin mahal atau bahkan hasil kebunnya tidak bisa diangkut dan membusuk.

Dia menyebut seluruh pihak baik pemkab, pemprov dan pusat harus memikirkan nasib petani tersebut. Infrastrukut yang dimaksud berupa jalan, jembatan dan drainase. Jika tidak, maka bisa jadi petani tidak serius mengelola bidang perkebunan karena biaya produksinya sangat mahal. Dan mengakibatkan produktifitas perkebunan menurun.

"Kebun petani itu sangat jauh di pedalaman desa. Mereka berani membuka lahannya walaupun infrastruktur tidak ada. Ketika jalan rusak, mereka terpaksa mengangkut hasil perkebunannya dengan cara memikul atau memakai gerobak melewati jalan tikus yang berada di dalam kebun warga. Sedangkan untuk drainase, banyak hasil kebun warga tidak bisa diambil dan membusuk karena terendam," kata Zulher.

Ia katakan, bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Riau selama ini telah menerima usulan pembukaan dan rehabilitasi infrastruktur setiap tahunnya.

"Diperkirakan tiap tahunnya Disbun Riau menerima usulan hingga 700 km perbaikan dan pembukaan jalan dan drainase. Namun itu, Disbun Riau tidak mampu untuk memenuhi semua permintaan tersebut karena keterbatasan dana," katanya.

Untuk itu, dia menyebutkan bahwa Disbun Riau siap berkoordinasi dengan pemkab dan pemerintah pusat untuk membuat program perbaikan infrastruktur bagi petani tersebut.

Untuk diketahui, perkebunan khusus kelapa sawit di Provinsi Riau secara nasional menempati posisi teratas di Indonesia dengan hamparan tanam ada seluas 2,2 juta hektare atau 25 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia sejak dua tahun silam.

Dari luas 2,2 juta hektare perkebunan sawit Riau itu, menurut data Disbun, maka produksi CPO Provinsi Riau tercatat sebesar 7.045.632 ton dan Pabrik Kerjasama Operasional (PKO) tercatat 1.761.408 ton.

Besarnya areal perkebunan sawit di provinsi kaya minyak itu mengindikasikan pula besarnya peluang untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit di Riau. Peluang tersebut makin terbuka jika CPO yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit diolah menjadi produk turunannya yang dapat meningkatkan nilai tambahnya.

"Hal ini sejalan dengan target utama dari Kementerian Pertanian RI yakni pengembangan program peningkatan nilai tambah dan daya saing dan ekspor," kata Plt Gubernur Riau Andi Rachman.

Apalagi, katanya, sebagian besar produk sawit Riau di ekspor dalam bentuk CPO (76 persen), dan potensi ini sekaligus mendukung upaya pengembangan industri hilir kelapa sawit di Riau itu.

Kebijakan pengembangan sawit di Riau, katanya, juga sejalan dengan Perpres nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bahwa Wilayah Sumatera sebagai Koridor Ekonomi Indonesia yaitu Koridor Ekonomi Sumatera.(RB)