Riau Book - Eksekusi lahan seluas dua hektar di Jalan Pesantren Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya, Kamis (3/12/2015), berlangsung ricuh. Warga menuding pelaksanaan eksekusi tidak tepat, karena masih melakukan upaya perlawanan di pengadilan.

Pantauan di lapangan, puluhan warga tampak memadati ruas jalan menuju lahan yang dipersengketakan antara 17 Kepala Keluarga (KK) dan Chenny Taher. Warga juga menutup jalan dengan tumpukan kayu dan ban, kemudian dibakar untuk menghadang petugas eksekusi menjalankan tugasnya.

Proses eksekusi ini dikawal puluhan bersenjata lengkap. Petugas juga membawa tameng dan pemukul. Api dari tumpukan ban disemprot dengan slang yang telah disiapkan.

Tidak terima, warga kemudian menghujani petugas dengan batu dan benda-benda lainnya. Bahkan, sejumlah wanita tampak menangis histeris menghadapi proses eksekusi tersebut.

"Seperti ini nasib rakyat kecil. Kalian (polisi,red) bukannya membantu kami malah tegak bersama mereka (eksekutor,red)," teriak seorang ibu sambil menghadang pergerakan polisi yang mencoba mensterilkan jalan.

Sang ibu juga sempat mengancam untuk mengorbankan nyawanya, jika petugas meneruskan proses eksekusi lahan yang mulai dipersengketakan semenjak tahun 1900-an tersebut.

"Kalian maju, aku siap mati. Aku tak peduli," lanjutnya meradang. Namun, hal tersebut urung terjadi karena ibu tersebut langsung diamankan warga lainnya.

Petugas terus bergerak menyisir jalanan, sehingga warga yang sebelumnya memadati jalanan bergeser ke tepi. Sementara, alat berat berupa eskavator mengikuti di belakang brikade pasukan polisi yang mensterilkan jalan.

Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ratusan warga hanya bisa memandangi petugas melaksanakan eksekusi. Sejumlah pohon sawit dan tanaman lain yang berada di atas lahan, ditumbangkan. Begitu juga rumah-rumah yang sebelumnya telah dikosongkan penghuninya dalam sekejap rata dengan tanah.

17 KK melalui kuasa hukumnya, menyayangkan proses eksekusi yang terkesan dipaksakan tersebut. Menurut Rohyal Hasibuan, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum warga menyebut kalau objek sengketa antara kedua belah pihak kabur.

"Menurut saya, eksekusi ini tidak benar. Seharusnya, dalam Berita Acara eksekusi harus jelas dulu batasnya. Pelaksanaan eksekusi harus berdasarkan surat ukur. Sekarang kan tidak, ini main tunjuk aja. Tidak pernah dilakukan rekonstruksi surat ukur," ungkap Rohyal Hasibuan di sela-sela proses eksekusi.

Lebih lanjut, Rohyal menduga kalau objek sengketa ini kabur. Menurutnya, Jalan Pesantren ada dua. Dia menduga, objek sengketa yang dipermasalahkan pihak pemohon eksekusi adalah bukan objek yang dieksekusi sekarang.

"Sertifikat awalnya itu ada Bukit Barisan, Tangkerang Timur. Sebagian lahan itu ada di Tangkerang Timur. Sementara, surat orang itu (pemohon,red) kulim semuanya.
Pelaksanaan eksekusi yang dibacakan tadi, berada di Kulim semua," lanjutnya.

Rohyal juga mengatakan proses eksekusi tersebut tidak tepat. Karena kliennya masih ada upaya perlawanan yang diajukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Saat ini, proses tersebut masih bergulir di pengadilan.

"Upaya perlawanan masih dilakukan, namun mereka langsung saja mengeksekusi. Ini tidak benar. Juga, tidak terlihat pihak BPN disini," pungkasnya.

Di tempat sama, Kuasa Hukum pihak pemohon, Andika Surya Saputra, menyebut kalau pelaksanaan eksekusi ini diawali keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Perkara ini sudah inkrah. Makanya, dilakukan eksekusi," sebut Andika.

Dikatakannya, objek yang dieksekusi ini telah dipersengketakan kedua belah pihak sejak 2010 silam. "Sebelumnya, pada 1996 sudah juga dimulai. Disitu perkara induknya," lanjut Andika.

Saat ditanya mengenai tudingan pihak warga kalau objek sengketa tidak jelas, Andika menjawab diplomatis. "Silahkan saja. Yang jelas, dalam putusan tersebut sudah sah dan menyatakan klien kami menang. Perintah pengadilan, lahan ini harus dikosongkan," tegasnya.

Dijelaskannya, kliennya telah lama memiliki lahan tersebut. Karena, Chenny Taher selaku pemohon tidak berdomisili di wilayah tersebut, lahan tersebut akhirnya ditempati oleh warga.

"Mereka numpang nanam. Hingga mereka membuat rumah permanen. Bahkan, sudah ada RT dan RW. Mereka lah yang buat surat tanah itu," terangnya.

Namun, menurut Andika, surat warga yang memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) telah dibatalkan pihak pengadilan. "Mereka punya surat SKGR. Sementara, kita sertifikat," pungkasnya.