RiauBook - Sidang praperadilan yang diajukan calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan (BG), kembali dilanjutkan pagi ini. Kuasa hukum BG menghadirkan 20 saksi.

Kuasa hukum BG, Razman Arif, menjanjikan kejutan dalam sidang lanjutan ini. "Ada saksi ahli dan saksi fakta. Mereka berkompeten di bidang hukum," ujarnya, Selasa (10/2/2015), seperti dikutip dari Tempo.co.

Kata Razman, ada temuan baru ihwal sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan diungkapkan saksi ahlinya. Di antaranya ihwal Undang-Undang KPK yang hanya membolehkan penyelidikan dan penyidikan terhadap pejabat eselon I Kepolisian RI. Selain itu, saksi itu juga akan mengemukakan ihwal undang-undang tentang tindak pencucian uang yang baru berlaku pada 2010. Sebab, KPK menduga Budi Gunawan melakukan korupsi dan pencucian uang pada 2003."Tahun 2003 itu Pak BG eselon II. Kan, tidak sah," ujarnya.

Razman optimistis akan memenangi gugatannya. Bila hakim menerima gugatannya, seluruh pimpinan KPK akan tersangkut kasus hukum lantaran menetapkan status tersangka dengan cara tidak tepat. "Tinggal kita tunggu saja. Kami sangat yakin menang!" ujarnya.

Sidang lanjtan praperadilan Budi Gunawan hari ini dimulai pukul 09.00 WIB.

Dalam sidang perdana, Senin, 9 Februari 2015, tim Biro Hukum KPK yang diketuai Chatarina Mulyana Girsang menanggapi latar belakang permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan. Di antaranya ihwal KPK yang dianggap tak mempunyai kewenangan menyidik kasus Budi Gunawan karena dalam perkara itu Budi adalah pejabat eselon II, sehingga tidak bisa disebut sebagai penyelenggara negara.

Menurut Chatarina, pembuktian unsur "penyelenggara negara" atas pasal yang disangkakan akan diperiksa dan diadili dalam persidangan pokok perkara di pengadilan tindak pidana korupsi, dan bukan di persidangan praperadilan.

Lalu ihwal penetapan Budi sebagai tersangka yang dianggap tak sah karena pimpinan KPK hanya empat orang, sehingga pengambilan keputusan tidak kolektif-kolegial. Chatarina menerangkan, pengertian "bekerja secara kolektif" dalam hal ini adalah setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh pimpinan KPK.

Konteks pengambilan keputusan dalam ketentuan tersebut tidak memberikan batasan hanya terhadap tugas dan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun juga mencakup seluruh kegiatan operasional, pelaksanaan tugas, dan kewenangan sebagai lembaga negara. (shs)