Riaubook - Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menekan angka Pungutan Liar (Pungli) di tempat pelayanan masyarakat, Pemerintah kabupaten Siak menggelar rapat dengan tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) bertempat di ruang rapat Sri Indrapura, Selasa (07/02/2017).

Bupati Siak, H.Syamsuar yang diwakili Asisten I memimpin rapat. Dalam rapat tersebut turut hadir Kabag Sumda Polres Siak Kompol Agus Sibarani, Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Siak Wilyamson, Kepala Inspektorat Faly Wurendarasto dan pejabat terkait lainnya.

Fauzi Asni mengatakan bahwa Tim susunan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kabupaten Siak berdasarkan SK Bupati No. 560/hk/kptsp/2016 pada 30 Desember 2016.

"Jadi tim ini sudah terbentuk awal, memang meniru daripada sebagaimana yang diamanatkan oleh pusat. Tim nasional, tim dari pusat sampai provinsi hingga ke kabupaten," sebutnya.

Lanjut ia sampaikan, ini merupakan rapat pertama tentang penyamaan langkah dan persepsi. Dalam rapat tersebut dijelaskannya pula salah satu bentuk pungli, yaitu pungli yang terjadi di sekolah yang terbagi dalam 58 jenis.

"Ada 58 jenis item pungli yang beredar disekolahan, ini meresahkan karena mereka mempertanyakan tentang boleh atau tidaknya dilakukan hal yang termasuk ke dalam 58 jenis ini. Satu hal yang menjadi rujukan bersama, kalau tidak ada dasar hukum, haram baginya kita untuk memungut, melebihi dari ketentuan tersebut," ungkapnya.

Lanjutnya, yang termasuk dalam 58 jenis itu antara lain uang studi tour, uang daftar ulang, uang ujian, uang ekstrakulikuler, uang osis, uang pramuka dan lain sebagainya.

"58 jenis ini tidak semuanya bisa kita kategorikan pungli dan harus kita pertanyakan sumbernya," tuturnya.

Sementara itu, kompol Agus menyatakan bahwa surat perintah Satgas Pungli kabupaten sudah dibuat, untuk itu kabupaten Siak juga akan dibentuk tim Satgas punglinya.

"Telah dibuatnya surat perintah tentang sadar Pungli tingkat kabupaten, hal ini perlu kami sampaikan kepada bapak-ibu sekalian bahwa pelaksanaan daripada satgas Pungli kabupaten Siak ini menindaklanjuti surat perintah yang sudah dibuat,"ungkapnya.

Kompol Agus juga mengatakan bahwa sebagai perwakilan dari kepolisian yang kebetulan sekretaris di provinsi, sehingga akan selalu ditagih mengenai tindak lanjut dari terbentuknya tim Satgas Pungli kabupaten Siak.

"Kalau kita lihat item-item yang ada ini, yakni kita perlu samakan persepsi apakah ini termasuk dalam tindak pidana, dan kita sepakat sesuai dengan tarif yang ada," tambahnya lagi.

Selain itu, Kompol Agus juga berpendapat bahwa ini merupakan kewenangan dari inspektorat, yang mungkin diawali dengan himbauan oleh masing-masing dinas yang membawahinya untuk memberikan teguran. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi tindak pungli kepada orangtua atau murid-murid, sehingga bisa lebih fokus pada pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kepala Inspektorat Faly menambahkan, sebagaimana diketahui, bahwa ini adalah tindak lanjut dari Perpres No.87 tahun 2016, dalam hal ini intruksi Mendagri juga telah mengeluarkan tentang pengawasan Pungli ini dalam lingkungan pemerintah daerah.

"Jadi terhadap intruksi-intruksi dalam negeri ini, Bupati Siak juga sudah mengeluarkan surat edaran dari surat instruksi Menteri tertanggal 24 Oktober 2016 dan Pemkab Siak juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh SKPD di jajaran pemerintah kabupaten Siak tertanggal 3 November 2016," jelasnya.

"Adapun area yang menjadi fokus instruksi Mendagri hasil rapat kami, rapat koordinasi bersama Dirjen dan institut kabupaten/kota se-provinsi Riau, fokus area tersebut diantaranya yakni pada perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, dana desa, pelayanan di bidang kesehatan, pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang memiliki resiko penyimpangan," pungkasnya. (RB/Agus/Shinta)



Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau