Riau Book - Sebelumnya masyarakat khususnya para orang tua mengeluhkan banyaknya film tak senonoh atau tanpa sensor muncul di berbagai program televisi yang disiarkan lewat TV Label. Namun ironinya, pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau malah mendukung pertumbuhan siaran televisi berbayar atau berlanggganan seperti TV Kabel.

Tetap mendukung, namun perusahaan penyedia layanan TV Kabel diminta untuk mentaati aturan yang berlaku. Agar pertumbuhan yang ada lebih tertib, sehat, mandiri dan berperan dalam membangun masyarakat Informasi Indonesia.

Hal ini terungkap dalam acara forum dialog yang digelar Kementerian Kominfo, KPID Riau dan Asosiasi TV kabel Indonesia (ICTA) Wilayah Riau, Jumat (18/9/2015) di hotel grand elite, Pekanbaru.

Forum dialog ini diharapkan menjadi wadah bagi merumuskan kebijakan dalam mendorong terbitnya Undang-undang penyiaran baru yang sudah masuk dalam Prolegnas sebagai pengganti UU Nomor 32 tahun 2002.

Ketua KPI Daerah Riau, Zainul Ikhwan menyebutkan, pemerintah mendorong tumbuhnya TV berlangganan di tanah air. Namun harus tetap berpegang pada aturan.

"Kalau kita tidak selektif, dikhawatirkan akan menjadi masalah nanti. Pengusaha TV kabel harus peduli," Imbau Zainul Ikhwan.

Hal senada diutarakan Wakil Ketua KPID Riau, Alnovrizal mengatakan forum dialog ini bertujuan mencari solusi persoalan TV kabel di Riau. Seperti persoalan konten, jaringan, persaingan harga dan sebagainya. Narasumber Orange tv yang menyediakan konten siaran, penyedia tiang jaringan dari Kominfo dan pihak kepolisian. Dengan menghadirkan pejabat atau instansi terkait ini diharapkan semua persoalan tersebut bisa diatasi dan didapatkan solusinya.

"Forum ini juga dilatar belakangi, belum pahamnya sejumlah pengusaha TV kabel akan aturan. Sehingga sering bebenturan dengan pengusaha lain. Ini juga perlu diberi pemahaman sehingga muncul persaingan bisnis yang sehat," ujar Alnov. (MC Riau)