Riau Book - Menteri dalam negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, tim Saber pemungutan liar (Pungli) terus berupaya keras dalam pemberantasan praktik pungli. Tim ini juga bekerja di daerah.

Mendagri Thahjo Kumolo pun meminta para gubernur se Indonesia mendukung langkah tim Saber Pungli. Hal itu selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2016.

"Diminta kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki resiko terjadinya pungli," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Untuk memberantas adanya pungli, kata Tjahjo, diperlukan pengawasan khusus di setiap area atau wilayah.  Area yang dimaksud, diantaranya terkait perizinan dengan memfokuskan pada penertiban perizinan yang mendirikan bangunan, penertiban izin gangguan, penertiban izin proyek, penertiban izin usaha dan penertiban izin sektor perhubungan darat.

"Ada pula yang kedua, hibah dan bantuan sosial dengan fokus di pencarian dana hibah, bantuan sosial dan pemotongan dana bantuan sosial," terangnya.

Tak hanya itu, Mendagri juga berharap, perlu adanya perbaikan sistem secara terus menerus seperti, kepegawaian yang memfokuskan pada mutasi pegawai, kenaikan pangkat, promosi jabatan dan pemotongan gaji guru.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian, menurut Tjahjo, persoalan pendidikan. Pendidikan yanh dimaksudya adalah berfokus pada pencairan bantuan operasional sekolah dan pemotongan uang makan guru.

Selanjutnya, ia menjelaskan, dana desa yang mengacu pada pemotongan dana desa dan pengambilan bunga bank pada penetapan dana desa.

"Selanjutnya, pelayanan publik yang fokus pada penyaluran beras miskin, pelayanan adminstrasi kependudukan dan catatan sipil. Terakhir, pengadaan barang dan jasa dengan fokus pencarian pengadaan dan penentuan pemenang," pungkas Tjahjo.

Tjahjo menekankan, untuk mensukseskan program Saber Pungli, maka gubernur harus melakukan sosialisasi, pencegahan serta pendidikan atas fokus di are yang dianggap memiliki resiko terhadap pengelenggaraa pelayanan publik. (OJIN)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau