Riau Book- Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan dari info yang dirinya terima, pada tanggal 25 November mendatang akan ada aksi unjuk rasa dan upaya tersembunyi kelompok tertentu menguasai gedung DPR RI. Hal ini disampaikan Kapolri melalui video conference dengan pejabat utama Mabes Polri dan sebagian dari Mabes TNI, diikuti oleh para Kapolda dan Pangdam, dan seluruh Pangkotama di seluruh Indonesia.

Pertemuan tersebut membahas tindakan Polri dengan TNI untuk menghadapi unjuk rasa susulan pada 25 November dan 2 Desember 2016 mendatang.

"Info yang kami terima, 25 November ada unjuk rasa namun ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Menurut Tito, agenda yang ingin menguasi DPR jelas melanggar hukum karena sudah diatur dalam Pasal 104 dan 106 KUHP, di mana menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah termasuk pasal makar.

"Kita akan lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat Gedung DPR/MPR sekaligus juga membuat rencana kontijensi bila terjadi kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas terukur sesuai dengan peraturan undang-undang," ucap Tito.

"Kita sampaikan di sini bahwa kegiatan tersebut sesuai aturan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum itu merupakan hak konstitusi dari warga namun tidak bersifat absolut," kata Tito.

Tito menjelaskan, dalam aksi unjuk rasa ada empat batasan di UU yang tidak boleh dilanggar para demonstran yaitu tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain termasuk pengguna jalan protokol. Kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

"Sangat jelas mau itu jalan protokol kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu jalan yang mengganggu warga yang menggunakan jalan itu, ibu-ibu yang mau melahirkan berangkat ke RSCM bisa terganggu, yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja bisa terganggu, sopir taksi, angkutan umum bisa terganggu," jelasnya.

Penutupan jalan bisa berdampak pada kemacetan Jalan Jakarta karena itu jalan protokol hari Jumat lagi, itu mengganggu ketertiban publik dalam penilaian Polri. Maka dari itu, Polri akan melarang penutupan Jalan.

"Kalau dilaksanakan akan kita bubarkan, kalau melawan dibubarkan maka dilakukan tindakan ada ancaman hukuman dari Pasal 2 212 KUHP sampai 200 18 KUHP, Pasal 13 KUHP melawan sampai ada korban luka dari petugas 2, 14 KUHP ancaman yang berat itu diatas lima tahun kalau sampai ada korban luka dari petugas," tutur Tito.(ria/snc)



Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau