Riau Book - Sebanyak 40 orang eks karyawan PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ), Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkalis, Senin (21/11/2016) menggeruduk kantor PT BLJ.

Mereka berasal dari Kecamatan Bengkalis, Bantan dan bahkan dari Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil dan Sei. Pakning. Di kantor BLJ di Jalan Panglima Minal, Desa Air Putih, mereka diterima oleh Direktur PT. BLJ, Abdul Rahman. Mereka menutut agar perusahaan membayar pesangon yang sampai saat ini belum dibayar sepeserpun.

Kisruh ini berawal ketika Direktur PT.BLJ Yusrizal Andayani tersandung kasus hukum. Ketika keuangan perusahaan tidak stabil, manajemen baru melakukan rasionalisasi karyawan. Sebanyak 65 orang karyawan dirumahkan alias di PHK. Namun, setelah setahun berlalu, hak karyawan (pesangon) belum juga dibayar perusahaan.

Persoalan ini kemudian juga dibahas di DPRD Bengkalis dan perusahaan meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyuntik (menyertakan) modal kembali untuk usaha dan membaya pesangon 65 eks karyawan. Penyertaan modal ini disahkan sebesar 8 miliar.

Namun, sejauh ini Pemda Bengkalis belum juga menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke DPRD untuk dibahas dan disahkan agar dana penyertaan modal tersebut punya payung hukum dan bisa dicairkan.

Akibatnya, puluhan eks karyawan PT. BLJ mendatangi kantor PT PBL menanyakan pesangon yang belum sepeserpun dibayar perusahaan.

Muhadi salah satu eks karyawan PT. BLJ‎ menyampaikan, dia dan teman-temannya datang ke Kantor tersebut, menuntut haknya (pesangon) yang sejak awal tahun 2015 lalu, hingga saat ini belum bayar.

"Soal regulasi dan aturannya kami tidak tahu menahu, yang penting, hak kami tahun ini harus dibayarkan. Sebab kami sudah menunggu terlalu lama, hutang-hutangpun terus,"‎ ungkap pria yang mengaku punya anak tiga ini.

Sementara itu, Direktur Abdul Rahman menyampaikan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin, agar dana penyertaan modal yang dianggarkan di APBD Perubahan 2016 sudah dianggarkan.

‎Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Heru Wahyudi ketika dihubungi mengakui bahwa anggaran penyertaan modal untuk PT. BLJ sebenar Rp. 8 M lebih itu sudah dianggarkan di APBD perubahan.

"Tapi yang kini menjadi persoalan, ‎Ranperda sebagai payung hukum untuk mencairkan penyertaan modal itu, sampai saat ini belum kami terima dari pihak Eksekutif, "terangnya.

Jadi, lanjutnya, kalau Ranperda itu tidak kami terima, kapan akan kita sahkan jadi Perda, sedangkan Perda ini sebagai payung hukum untuk mencairkan dana penyertaan modal tersebut.

"Artinya jika Ranperda tidak kita Paripurnakan, maka penyertaan modal itu tidak bisa dicairkan, ‎sedangkan untuk memparipurnakan Ranperda itu membutuhkan waktu, dan jika berkas itu kita terima maka akan kita bahas, untuk segera di Paripurnakan," tambah Heru. (Doang).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau