Riau Book - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Viva Yoga Mauladi mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus terjadi karena penuntutan dan penegakan hukum yang kurang serius.

Padahal Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kehutanan, lingkungan hidup dan yang berkaitan dengan karhutla sudah cukup banyak.

"Pemerintah harus serius dalam penuntutan, sehingga dalam persidangan dugaan-dugaan pelanggaran itu dapat menjadi bukti material," kata Viva Yoga Mauladi usai menghadiri pelantikan pengurus wilayah KAHMI Riau di Pekanbaru, Kamis (08/09/2016).

Apabila dalam persidangan, lanjut Mas Yoga, sapaan akrabnya, dugaan itu tidak dapat menjadi bukti material, maka akan sulit untuk dijerat hukum.

Persoalan ini jugalah yang sering dijadikan alasan oleh pihak kepolisian untuk menghentikan suatu kasus karhutla, karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup.

Ditambahkan oleh Viva Yoga Mauladi, DPR RI Komisi III saat ini telah membentuk Panitia Kerja (Panja) karhutla untuk melihat apakah SP3 kasus karhutla di Riau ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, Polda Riau telah mengeluarkan SP3 atau penghentian penyidikan terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran karena dianggap tidak memilki buktu yang cukup. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau