Riaubook - Reklame menjadi suatu fenomena tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan, karena hampir dipastikan merupakan suatu Pendapatan Asli Daerah yang cukup diandalkan.

Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, mengingat cukup banyaknya reklame yang diduga hasil pajaknya tidak masuk ke kas daerah.

Kalangan DPRD Pelalawan sendiri sudah menyampaikan kepada intansi terkait, seperti, Dispenda, Dinas Tata kota dan Kebersihan serta penegak hukum pemerintah Satpol PP untuk dapat kordinasi dalam penertiban reklame.

Demikian disampaikan H Indra Mansyur dari Komisi 2, Sabtu (13/08/2016) kepada Riaubook.com.

"Sudah sering kita sampaikan agar ada penertiban terlebih reklame besar, agar jelas pemasukan ke kas daerah. Jangan hanya reklame kecil yang didatangi ke rumah-rumah masyarakat," kata Indra.

Kembali ditambahkannya, kita tidak abaikan kerja Satpol PP tapi terlihat tidak maksimal, apalagi saling lempar tanggung jawab sesama intansi, jelas akhirnya merugikan pemkab Pelalawan itu sendiri," kata Indra lagi.

"PAD dari sektor reklame ini sangat besar, jika memang aturan dijalankan, namun tidak tertutup kemungkinan banyak yang bermain dalam perizinannya. Untuk itu kita tetap akan oerhatikan kinerja intansi yang terkait dengan Reklame ini," kata Indra mengakhiri. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau