RiauBook.com - Pesta demokrasi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau tidak lama lagi akan dilaksanakan. Namun siapa yang sangaka, ternyata seluruh partai tidak bisa mengusung bakal calon karena berbagai faktor. Termasuk sejumlah partai besar seperti Golkar, PDI Perjuangan dan Demokrat.

"Seluruh partai politik di Kabupaten Inhu harus membangun koalisi, untuk dapat mengusung calon bupati karena tak satupun partai yang memenuhi persyaratan untuk mencalonkan bupati seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Sesuai Perppu tersebut, untuk mencalonkan bupati/wali kota, jika menggunakan penghitungan kursi di DPRD kabupaten/kota, maka minimall jumlah kursi partai harus mencapai 20 persen dari jumlah kursi yang ada di DPRD tersebut. DPRD Inhu sendiri berjumlah 40 kursi.

Artinya untuk Indragiri Hulu, jumlah kursi yang didapat untuk bisa langsung mengusung adalah 40 dikalikan 20 persen didapat jumlah 8 Kursi. Namun tak satupun partai yang mendapatkan kursi tersebut. Tiga besar dihuni Golkar dengan 7 kursi, PDI Perjuangan 6 Kursi dan Demokrat 5 kursi.

Pilihan lain menurut ketua KPU Inhu, M Amin, kepada Haluan Riau menyatakan seuai Perppu, pencalonan oleh partai bisa diperoleh juga dengan cara penghitungan 25 persen dari total pemilih di Inhu saat Pemilu Legislatif (Pileg) yang berjumlah 189.599 jiwa.

Ditegaskan Amin, dari hasil Pileg tersebut, tidak satupun dari seluruh partai politik di Inhu yang juga mencapai suara 25 persen. Pemenang Pileg di Inhu, Golkar hanya mendapatkan 18,5 persen suara, PDI Perjuangan 12,2 persen dan Demokrat 11,5 persen.

Dengan kondisi ini, dikatakan Amin, setiap partai tentunya harus menjalin koalisi untuk bisa mengusung calon Bupati mereka masing-masing, baik secara hitungan kursi maupun jumlah suara pada Pileg. (mc)