Riau Book - Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri membahas persoalan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 perusahaan terkait pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

" Karena ada masukan dari masyarakat bahwa pemberian SP3 seharusnya tidak buru-buru," kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Pemerintah Singapura, lanjut Arsul, juga telah mengeluarkan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Perbatasan (Transboundary Haze Pollution Act/THPA).

Dalam aturan tersebut, dikatakan bahwa siapa pun pihak yang mengakibatkan polusi udara dan dilakukan di wilayah hukum atau di luar yuridiksi Singapura tapi membawa dampak ke Singapura, tetap bisa diproses secara hukum oleh Singapura.

"Tentu harus disikapi. Jangan sampai otoritas hukum Singapura memiliki bukti awal yang jelas tapi malah otoritas hukum kita menyatakan tidak ada bukti yang cukup," tutur Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

"Kalau terjadi akan mempermalukan otoritas hukum kita," sambung dia.

Sebelumnya, kebakaran hutan hebat terjadi di Riau pada Juli 2015. Dalam kebakaran tersebut ditemukan unsur kesengajaan yang akhirnya menyeret 15 perusahaan serta 25 orang ke meja hijau.

Adapun kelima belas perusahaan tersebut adalah PT Bina Duta Laksana (HTI), PT Ruas Utama Jaya (HTI), PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (HTI), PT Suntara Gajah Pati (HTI), PT Dexter Perkasa Industri (HTI), PT Siak Raya Timber (HTI), dan PT Sumatera Riang Lestari (HTI).

Lalu, PT Bukit Raya Pelalawan (HTI), PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam (HTI), PT Rimba Lazuardi (HTI), PT PAN United (HTI), PT Parawira (Perkebunan), PT Alam Sari Lestari (Perkebunan), dan PT Riau Jaya Utama. Namun Polda Riau mengeluarkan SP3 kepada 15 perusahaan tersebut.(RB/Kpc)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau