Riau Book - Permasalahan hutang eskalasi Pemerintah Provinsi Riau yang berujung pada hak angket beberapa anggota DPRD Provinsi Riau terus berlanjut. Bahkan sekarang, DPRD Riau sudah melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Riau untuk mendengar penjelasan Pengusul hak angket ini.

Rapat Paripurna DPRD Riau dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (04/08/2016) dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo.

Dalam pidato pengantar pengusulan hak angket yang dibacakan oleh juru bicara Pengusul hak angket DPRD Riau, Muhammad Arpah mengatakan salah satu permasalahan yang menjadi sorotan publik adalah pembayaran hutang eskalasi senilai Rp 222 milyar lebih dalam APBD Perubahan 2015.

Padahal, hampir sebagian besar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau merasa tidak pernah ada persetujuan terhadap penganggaran dana tersebut.

Muhammad Arpah menjelaskan telah terjadi pelanggaran Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 pasal pasal 99 dimana disebutkan fungsi anggaran DPRD salah satunya adalah membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi.

Kasus ini terus bergulir bahkan menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat. Muncul kecurigaan dan bahkan saling tuding soal siapa yang paling bertanggung jawab dalam penganggaran dana eskalasi ini.

Untuk itulah diharapkan hak angket ini dapat menjawab berbagai persoalan diatas, agar masalah ini menjadi terang menyerang, tidak saling curiga, tidak saling fitnah, hingga akhirnya kerugian negara yang diduga terdapat dalam dana eskalasi ini dapat diketahui.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau