Riau Book — Tidak dilibatkan dalam mengkaji rasionalisasi Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil Edy Hariyanto Sindrang akui kecewa tersebut dan menilai ada oknum yang diduga sengaja ingin menjatuhkan citra pemerintahan.

Menurut Edy lagi, sampai saat ini tak satu pun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil yang melibatkan DPRD dalam mengkaji rasionalisasi 35 persen APBD Kabupaten Inhil sebagai dampak pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Seperti kita ketahui, APBD ini diketuk bersama dan disetujui oleh DPRD. Jadi bila memang ada pengurangan atau ada permasalahan, kasih tau ke kami, sehingga bisa didudukan bersama lagi. Jadi jangan antara SKPD dan TAPD saja. Jangan sampai Bupati menjadi korban," ujarnya saat rapat dengar pendapat (hearing) Komisi III DPRD Inhil dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Inhil di Ruangan Rapat Komisi III, Kamis (4/8/2016).

Sementara itu Anggota komisi III DPRD Inhil Zulbahri mengibaratkan pemerintah seperti menepuk muka DPRD dengan Tidak dilibatkannya Dewan pada rasionalisasi APBD.

Oleh karena itu, Ia mengaku pesimis dengan realisasi fisik yang baru mencapai 1.25 persen hingga triwulan ketiga bisa selesai pada tahun anggaran ini. (RB/Hab).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau