RIAU BOOK-Inspektorat Kepulauan Meranti mengaku belum menerima permintaan secara resmi untuk mengaudit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) tiga desa yang bermasalah yakni Desa Tanjung Medang, Desa Melai dan Desa Segomeng. Sehingga pihak Inspektorat belum melakukan audit terhadap penggunaan anggaran UED SP tiga desa tersebut.

Kepala Inspektorat Kepulauan Meranti, Drs Suhendri MSi menegaskan, jika ada permintaan audit maka pihaknya akan melakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP), sehingga proses audit bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.

"Hingga kini belum ada permintaan secara resmi," katanya, kemarin.

Oleh sebab itu jika memang ada rencana meminta audit, pihak Inspektorat menunggu surat secara resmi. Pihaknya juga akan meminta petunjuk kepada pimpinan terlebih dahulu. "Kalau memang akan diaudit, apakah diaudit biasa atau audit secara khusus. Kita juga akan meminta arahan dari pimpinan terlebih dulu nantinya," kata Suhendri.

Menurut audit terhadap penggunaan anggaran UED-SP harus ditelusuri dari pihak yang mengucurkan anggaran tersebut. Apakah dari Pemerintah Provinsi Riau atau dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti. Setelah itu baru dilakukan kajian ke mana saja anggaran tersebut disalurkan dan digunakan, sehingga semuanya menjadi jelas.

"Yang jelas belum ada permintaan secara resmi melalui surat. Kalau memang ada permintaan audit, kita akan tunggu suratnya," terangnya. Sebelumnya, Kepala BPMPD Kepulauan Meranti, Ikhwani mengungkapkan tiga desa yang pelaksanaan UED-SP-nya bermasalah yakni Desa Tanjung Medang, Desa Melai dan Desa Segomeng. Masing-masing desa mendapatkan anggaran UED-SP sebesar lebih kurang Rp500 juta."Memang bermasalah. Makanya kita minta pihak Inspektorat bisa mengauditnya, sehingga bisa diketahui bagaimana pelaksanan UED-SE di tiga desa tersebut dilaksanakan," ungkapnya.(RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau