RIAU BOOK- Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs Said Hasyim menegaskan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dilarang menerima parsel. Jika ada pihak yang memberikannya diminta segera mengembalikannya.

"Pegawai kita dilarang menerima parsel. Kalau ada yang memberikan, maka langsung kembalikan," tegasnya, kemarin.

Menerima parsel sangat jelas diatur dalam aturan kepegawaian. Termasuk dalam imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa parsel sama dengan gratifikasi.

"Itu sangat jelas dilarang. Makanya kita ingatkan jangan ada lagi pegawai yang menerima parsel. Sehingga tidak terjebak nantinya," jelasnya.

Memang pemberian persel kepada pejabat di lingkungan Pemkab Meranti tidak menjadi budaya sejak Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk. Namun, hal itu tetap perlu diantisipasi. Sehingga nantinya pejabat dan seluruh pegawai tidak terjebak dalam gratifikasi.

Sekda Kepulauan Meranti, Drs H Iqaruddin MSi enggan berkomentar persoalan parsel tersebut. Karena dia tidak ingin menjadi latah. Meski begitu dia menegaskan bahwa pemberian parsel tersebut jelas-jelas dilarang dan tidak dibenarkan. Jadi seharusnya seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Meranti sudah benar-banar paham.

"Ini sudah ketentuan dan setiap tahun diingatkan. Seharusnya kita bisa menyadari bahwa itu tidak dibenarkan. Saya tidak mau menjadi latah karena terus menerus mengingatkan," kata Iqaruddin.(RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau