RIAU BOOK- Dua dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengerjaan Jalan Tanjung Mayat, Selatpanjang berkasnya telah dinyatakan lengkap atau P21. Dua tersangka yang telah lengkap berkasnya itu yakni PPTK Pengerjaan jalan tersebut yakni Harmunis yang kini menjadi Kabid Bina Marga dan Rekanan yang mengerjakan pembangunan jalan yakni Muhammad Rusdi.

Sementara berkas satu orang tersangka lagi yakni Kuasa Pengguna Anggaran yang kini menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Dupli Julianto masih dilakukan penelitian. Namun, seluruh berkas sudah disampaikan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Asep Iskandar SIK MM melalui Kasat Reskrim, AKP Aditya Warman membenarkan hal itu. Dia menyebutkan berkas ketiga tersangka kasus pembangunan Jalan Tanjung Mayat tersebut sudah disampaikan kepada pihak Kejari Kepulauan Meranti, pekan lalu.

"Dari tiga berkas tersangka, dua tersangka sudah lengkap dan dinyatakan P21. Kedua tersangka yang berkasnya lengkap yaitu PPTK dan rekanan yang mengerjakan pembangunan jalan tersebut. Sedangkan satu berkas lagi kita masih tunggu dari pihak Kejari karena masih diteliti," ungkapnya Ahad (19/6).

Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti itu menegaskan bahwa pihaknya akan terus menuntaskan kasus tersebut, sehingga bisa disidangkan segera.

"Jadi dalam kasus ini kita majukan seluruh tersangka. Sehingga dalam persidangan lebih efisien. Sebab persidangannya dilakukan di Pekanbaru," kata Kasat Reskrim.

Kepala Kejari Kepulauan Meranti Swarjana melalui Kasi Pidsus, Wahyu, Ahad (19/6) membenarkan bahwa dua dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tanjung Mayat sudah P21. Sementara satu tersangka lagi dalam proses penelitian berkas.

"Mudah-mudahan bisa selesai dan dinyatakan lengkap dan satu tersangka lagi yakni KPA segera menyusul, sehingga bisa diajukan ke pengadilan," optimis Wahyu.

Pengerjaan proyek peningkatan Jalan Tanjung Mayat itu diproses karena ditemui kesalahan dalam mengelola keuangan negara. Di dalam berkas Surat Perintah Membayar (SPM) direalisasikan sebesar 100 persen dari pagu anggaran Rp1,8 miliar, padahal dalam progres pengerjaan hanya mencapai 80 persen saja.(RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau