Riau Book- Wakil Ketua Komisi II DPR, Muhammad Lukman Edy mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melakukan judical review ke Mahkamah Konsitusi (MK) terkait UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Lukman mengatakan, sebaiknya penyelanggara Pemilu ini meminta LSM yang melakukan uji materi terhadap aturan tersebut. Menurut dia, apabila KPU melakukan juci‎dial review maka akan merusak sistem bernegara.

"Saya tidak menghalagi KPU melakukan jucidial review ke MK. Tapi ini kurang etis karena sebaiknya KPU melakukan konsolidasi saja dan meminta LSM atas nama masyarakat yang melakukan jucidial review. Karena kalau KPU yang melakukannya akan menghilangkan substansi, sebab KPU, Komisi II dan pemerintah itu harus sejalan dan ibaratnya trisula penyelenggara negara," ujar Lukman dalam acara talk show Sindo Trijaya Network yang bertajuk 'Partarungan Politik Pilkada' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (11/6/2016).

Lukman memastikan, aturan verifikasi ‎faktual yang diberlakukan tersebut tidak bermaksud untuk menjegal adanya calon kepala daerah yang akan maju lewat jalur independen. Sebab menurut dia, UU itu dilakukan guna meminimalisir adanya calon kepala daerah 'nakal' yang melakukan rekayasa dukungan sebagai syarat mencalonkan diri di KPUD nantinya.

"‎Ini dilakukan untuk kepentingan semua. Bukan untuk menjegal petahana di DKI. Ini persoalan calon independen yang sudah banyak melakukan rekayasa. Di lapangan itu ada calo KTP yang menerapkan Rp1000 untuk satu KTP-nya," tandas Lukman. (RB/Ozc)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau