Riau Book - Dalam pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Pemprov Riau yang membahas persoalan masalah sosial dan kemiskinan, terdapat banyak hal yang harus dibenahi di Riau.

Salah satunya adalah persoalan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di provinsi ini.

Masnur, Ketua Komisi E DPRD Riau, sebagai salah satu yang hadir dalam pertemuan ini, menyoroti persoalan dana CSR ini.

Saat menyampaikan pendapatnya kepada Komisi VIII DPR RI di Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Selasa (24/05/2016), Masnur mengatakan, banyak perusahaan yang tidak patuh terkait dana CSR ini.

Padahal menurut Masnur, dana CSR sudah diatur dalam Perda tentang CSR, yang artinya punya payung hukum dalam pelaksanaannya.

"Tapi sampai sekarang, banyak perusahaan yang tidak mematuhi semua ketentuan dalam perda ini," kata Masnur.

Dalam Perda CSR ini diatur bahwa dana CSR dari perusahaan sebesar 5 persen dari laba yang ada.

Namun penyaluran CSR ini masih terbilang jauh dari harapan. Menurut Masnur, perusahaan lebih banyak menyalurkan CSR itu secara langsung untuk kegiatan seperti sunatan masal, kegiatan olahraga, kegiatan pemuda, dan juga kegiatan keagamaan menjalani hari-hari besar keagamaan.

"Sehingga penyalurannya tidak efektif, dan tidak berdampak apa-apa terhadap pemberdayaan masyarakat," katanya.

Seharusnya kalau dikelola dengan baik dan bersinergi dengan pemerintah dalam menyalurkannya, hasilnya akan lebih baik dan lebih dirasakan masyarakat untuk pemberdayaan dalam jangka panjang.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau