Riau Book - Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dilaksanakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikabarkan memberi dampak negatif bagi para nelayan. Mereka jadi kesulitan melaut.

Malahan Ahok, sapaan Basuki, menyatakan selama ini hasil tangkapan nelayan di Pasar Ikan beracun kena limbah. Bahkan ketika nelayan protes reklamasi, Ahok menuding kalau mereka abal-abal.

Perlakuan berbeda ditunjukan oleh para menteri Kabinet Kerja. Mereka justru membanggakan nelayan Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bersama rombongan kementerian dipimpin Menko Kemaritiman, Rizal Ramli, sempat berdialog dengan nelayan Kali Adem, Muara Angke, usai meninjau reklamasi di Pulau C dan D. Dua pulau ini di bawah tanggung jawab PT Kapuknaga Indah.

Dalam dialog yang juga dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, nelayan menyampaikan keluh kesahnya sejak ada reklamasi khususnya Pulau G, milik PT Muara Wisesa, anak perusahaan Agung Podomoro Land.

Kepada para nelayan, Susi mengatakan saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, mantan wali kota Solo itu menyatakan keinginannya bertemu dengan nelayan. Dalam rapat tersebut, Jokowi, sapaan Joko Widodo juga meminta proyek reklamasi dikaji ulang.

"Nanti akan kita kaji mana yang boleh diteruskan dengan koreksi, mana yang harus dihentikan. Dari 17 pulau, tak mungkin dihentikan semuanya," kata Menteri Susi di Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu (4/5/2016).

Susi memahami benar kondisi nelayan tradisional di tengah proyek reklamasi Pulau G. Mereka harus berjibaku mencari ikan di tengah laut yang 'diaduk-aduk' oleh pengembang.

"Saya tahu untuk nelayan tradisional yang mencari ikan di teluk Jakarta, pasti susah karena ikannya berkurang dan lautnya diaduk-aduk. Kita akan koreksi," janji Susi.

Terkait penggusuran tempat tinggal nelayan, Susi menilai seharusnya pemerintah bisa membuatkan lokasi relokasi terlebih dahulu. Bukan hanya soal tempat tinggal termasuk tempat mencari ikan.

"Kalau digusur, harusnya ada penggantinya dulu. Jadi kalau pemerintah mau menutup Muara Angke, saya akan meminta dibuat dulu pelabuhan baru, rumah baru, dermaga baru," tutur Susi.

Jadi, lanjut Susi, reklamasi harus dijalankan dengan syarat-syaratnya yang ditetapkan. Jangan sampai dalam pengembang mengalahkan masyarakat. Tapi warga juga harus memperjuangkan nasibnya tanpa bersikap anarkis ataupun rasis.

"Nelayan bukan suku marjinal. Penyumbang GDP (gross domestic product) tertinggi itu perikanan. Lah masa kita mau digusur-gusur," tandas Susi.

Sementara Rizal Ramli di tempat terpisah sempat kesal dan menggebrak meja sebanyak dua kali setelah dengar cerita nelayan.

Hal ini karena dirinya merasa PT Agung Wisesa, anak perusahaan Agung Podomoro Land, selaku pengembang Pulau G bertindak sok. Siapapun pun tak diizinkan melewati Pulau G yang dijaga ketat termasuk nelayan.

"Saya pingin tahu siapa yang sok jago di sini? Bilang sama Podomoro, jangan ada yang sok jagoan di sini," ujar Rizal di TPI Muara Angke, Jakarta, Rabu (4/5).

Ucapan Menko Rizal disambut riuh gembira oleh para nelayan. Selain itu beberapa nelayan masih menyampaikan keluhannya, salah satunya kerap diintimidasi oleh pihak pengembang.

"Saya tidak peduli! Siapa yang mengancam nelayan? Tunjuk mukanya sekarang. Ini republik didirikan buat semua. Jangan sok jago!," ucapnya kesal.

Lanjut Rizal, dirinya meminta anak usaha Agung Podomoro tersebut tidak bersikap seenaknya kepada nelayan dan membiarkan nelayan untuk hidup tenang dalam mencari ikan dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Masa mau disingkirkan lagi nelayan di Angke ini yang sudah 4 kali digusur? Pindah ke sini mau digusur lagi? Itu nggak bener. Rakyat kita punya hak untuk itu, apalagi kehidupan nelayan di Indonesia termasuk yang paling miskin secara sosial," katanya mengakhiri.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau