RiauBook - Jelang Musyawarah Nasional Luarbiasa Partai Golkar, Panitia Pengarah Acara / Steering Committee (SC) tengah merumuskan semua mekanisme dan aturan main juga personalia panitia. Hal baru dalam Munaslub kali ini, SC membentuk beberapa komite kerja untuk mempermudah mekanisme kerja mereka.

Beberapa komite diantaranya, Komite Organisasi, Komite Pertanggung jawaban Komite Program Umum, Komite Pernyataan Politik, Komite Pemilihan, Komite Verifikasi, Komite Sosialisasi dan Kampanye, dan Komite Etik.

Komite etik dianggap punya peran yang lebih dalam penyelenggaraan Munaslub, karena tujuannya ialah rekonsiliasi atas dualisme kepengurusan yang terpecah lebih dari setahun. Maka perlu mengjadirkan munas yang transparan, akuntabel dan bebas dari Politik transaksional.

Sekretaris SC, Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan pasca rapat pleno minggu kemarin, pada hari tersebut semua panitia munaslub, mulai dari ketua penyelenggara, SC, dan OC rapat untuk pertama kalinya.

"Kami membicarakan tentang gambaran besaran munas ini. Sudah disepakati juga temanya. Lalu jumat dan sabtu kmrn masing-masing SC dan OC diminta melengkapi kepengurusan. Mudah-mudahan senin besok sudah rampung dan bisa digelar rapat pertama," ucapnya kemarin.

Dia juga mengatakan pembentukan Komite etik merupakan terobosan yang dibuat oleh SC untuk mencegah terjadknya politik transaksional. Dia mengatakan dalam setiap komite akan diisi oleh Ketua, Wakik Ketua, Sekretaris dan enam anggota.

"Panitia pengarah yang akan dijalankan besok tidak hanya membuat regulasi aturan perubahan rancangan dan tampil di sidang majelis tapi lebih ke yang praktis karena kita ingin munas ini harus berbeda khususnya masalah politik transaksional," ungkapnya.

Menurutnya, komite etik bertugas untuk merumuskan kriteria dan tatacara penilaian etik terhadap seluruh proses penyelenggaraan munas, keabsahan peserta dan keabsahan kandidat, terhadap proses pencalonan dan pemilihan ketua umum dan fotmatur, melakukan penilaian etik dan dapat memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran etik.

"Komite etik itu tak hanya mengawasi calon tapi juga penyelenggara. Agar munas demokratis dan sesuai aturan tatanan main. Dalam bentuk tatib, itu harus ditegakkan norma-normanya secara baik. setiap bentuk kesalahan pelanggaran dan sebagainya, panitia pengarah punya instrumen untuk memperlajari dan mengambil keputusan. Komite etik yang akan melaksanakan tugas itu," jelasnya.

Komite etik, lanjut Agun, yang akan verifikasi kalau ada dugaan pelanggaran kode etik dan praktik transaksional dan memproses juga memberi sanksi. "Termasuk mengawasi ketua SC, OC dan ketua panitia penyelenggara," tegasnya.

Anggota Komisi II DPR tersebut enggan memberitahu siapa kader yang menduduki posisi komite etik. Namun dia mengatakan komite tersebut diisi oleh kader yang memiliki integritas tinggi juga kompetensi yang mumpuni dibidang tersebut.

Sementara itu, Ketua SC Nurdin Halid juga mengungkapkan hari ini (11/4) diharapkan semua personalia SC sudha terbentuk dan bisa melakukan rapat perdananya karena waktu munaslub yang semakin dekat.

"Kepanitian sedang di susun belum tahu berapa jumlahnya. Senin depan harus sudah selesai dan bisa digelar rapat," tegasnya kemarin. (JIN)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau