Riau Book - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UR) kembali menggelar aksi demo bertajuk "Rebut Blok Rokan Kembalikan ke Bumi Lancang Kuning" bertempat di depan Gerbang Utama Panam UR, Jumat (11/3/2016).

Aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB ini diawali dengan orasi dari masing-masing ketua lembaga dan membakar empat buah ban. BEM UR atas nama seluruh kelembagaan mahasiswa UR dan mahasiswa UR menuntut pemerintah untuk melakukan tujuh hal berikut.

1. Menjalankan dan mempertegas amanat Pasal 33 UUD 1945 terkait pengelolaan aset strategis bangsa dikelola oleh negara dan dipergunakan seutuhnya demi kesejahteraan bangsa dan undang-undang turunan lainnya harus mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

2. Menjadikan, mempersiapkan, dan mempertegas BUMN dan BUMD sebagai pengelola utama usaha hulu migas di seluruh blok khususnya Blok Rokan di Provinsi Riau melalui perundang-undangan dan penyusunan Work Program and Budgeting (WPNB) serta realisasi kebijakan secara transparan ke seluruh masyarakat.

3. Menyudahi kontrak kerja sama pengelolaan usaha hulu migas yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan asing (Chevron dan lain-lain) dan menasionalisasi seluruh aset bangsa khususnya Blok Rokan yang akan segera berakhir kontraknya pada tahun 2021.

4. Mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk siap mandiri dalam pengeloalan aset strategis bangsa melalui pendidikan bermutu, lapangan pekerjaan, infrastruktur lain pendukung keberhasilan kebijakan, dan realisasi kebijakan secepat-cepatnya.

5. Menangkap dan mengadili segala antek-antek asing atau lainnya yang menyebarkan, menghina, atau melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan kedudukan asing di Indonesia demi keuntungan pribadi yang mengganggu kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang merdeka.

6. Meminta seluruh elit pemerintah pusat dan daerah (presiden, DPR, gubernur, dan bupati) menjadi wakil rakyat yang mengedepankan aspirasi masyarakat dan saling bersinergi untuk satu kata merdeka dari segala bentuk penjajahan dan nasionalisasi aset strategis bangsa demi kesejahteraan masyarakat, atau bila tidak mampu dengan sadar kami meminta para elit pemerintah untuk mundur dari jabatannya.

7. Mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu mengawal realisasi kebijakan kontrak kerja pengelolaan hulu migas yang pro terhadap bangsa, yang nantinya kebijakan ini menentukan nasib bangsa Indonesia apakah merdeka atau hanya menjadi babu di tanah air Indonesia tercinta.

Faizal Indra Rangkuti, Menteri Sosial dan Politik (Mensospol) BEM UR mengatakan masalah Blok Rokan ini hampir sama dengan masalah Freeport.

"Kita tidak ingin kecolongan seperti Freeport yang tiba-tiba pemerintah mengumumkan sudah diperpanjang, kasus ini sebenarnya tidak kalah dengan Freeport, hanya saja kita tidak tahu kenapa jarang di-publish oleh pemerintah," ungkapnya.

"Yang jelas kita akan membuat ini menjadi isu nasional, sehingga pemerintah membuat kebijakan, implementasi dan realisasinya jelas," imbuhnya.

Mensospol BEM UR yang juga Koordinator Lapangan aksi kali ini berharap perusahaan-perusahaan asing di Provinsi Riau ini bisa dinasionalisasikan.

"Tentu kita berharap hari ini, bukan hanya Chevron tapi semua perusahaan asing yang mengusai blok di Riau ini, itu semua harus dinasionalisasikan, bukan diusir tapi dinasionalisasikan, karena kita menilai perusahaan-perusahaan ini belum memberikan andil penuh dalam membantu kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (RB/Armalina)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau