RIAUBOOK.COM - Para pelaku usaha perdagangan diminta untuk tidak menimbun atau menahan sembako agar tidak terjadi kelangkaan kenaikan harga saat Ramadan maupun Idul Fitri, demikian Penjabat(Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

"Begitu juga dengan BBM, kami meminta kepada Pertamina untuk memastikan ketersedian stok BBM dan LPG serta pastikan berbagai layanan Pertamina yang disiapkan dapat melayani masyarakat dengan baik," kata Hariyanto di Pekanbaru, Jumat (8/3/2024).

Hariyanto menjelaskan, memasuki bulan suci Ramadan, masyarakat kerap dihadapkan pada persoalan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok di pasaran, khususnya di Provinsi Riau.

Menurut Hariyanto, fenomena ini sedikit banyak dipengaruhi oleh inflasi.

Bahkan pada Februari 2024 telah terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Riau sebesar 2,86 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,40 lebih tinggi dari inflasi year on year (y-on-y) Nasional sebesar 2,75 persen.

"Ini untuk menjadi kewaspadaan kepada kita semua, perlu langkah konkret terhadap pengendalian inflasi di Provinsi Riau, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri," kata SF Hariyanto di Pekanbaru, Jumat (8/3/2024).

Lanjut mantan pejabat Kementerian PU ini, di Provinsi Riau, daerah inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 4,63 persen dengan IHK sebesar 108,56, dan terendah terjadi di Tembilahan sebesar 1,76 persen dengan IHK sebesar 104,00.

"Menanggapi hal tersebut, tentu kita perlu melakukan upaya untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan harga oleh masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, Pj Gubernur Riau meminta bantuan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, Bupati/Walikota, Forkopimda Kabupaten/Kota, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, Bulog, asosiasi pengusaha, asosiasi peternak agar dapat melakukan pemantauan.

"Kami mohon bantuannya agar melakukan pemantauan secara berkala terhadap ketersediaan stok barang kebutuhan pokok terutama pada daging, telur, beras, gula pasir, cabe bawang dan minyak goreng," pintanya.

"Kami meminta agar segera TPID Kabupaten/Kota melakukan kegiatan seperti operasi pasar, gelar pangan murah, sidak pasar," imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam mengendalikan inflasi, Pemprov Riau telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menggelar pasar murah di kabupaten/kota di Riau.

Bahkan beberapa waktu lalu Pemprov Riau telah menggelar pasar murah di kabupaten kota yang ada di Riau.

Operasi pasar ini dilaksanakan sejak 27 Februari lalu hingga 5 Maret. Pemprov Riau melalui Disperindag Provinsi telah menyalurkan beras, beras, telur, gula, minyak goreng, dan tepung.

Untuk tahap awal operasi pasar murah sudah dilaksanakan di Kabupaten Kampar, Meranti, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Siak, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi.

Diketahui tahun ini Pemprov Riau menganggarkan Rp1,3 miliar untuk kegiatan pasar murah di Riau selama satu tahun. Disperindagkop UKM Riau menargetkan pasar murah dilaksanakan di 64 lokasi.

Adapun tujuan dari operasi pasar murah yang diselenggarakan oleh Pemprov Riau adalah untuk menekan harga bahan pokok di pasaran dan mengantisipasi tingginya inflasi di Bumi Lancang Kuning. (mc)