RIAUBOOK.COM - Direktur PT Riau Petroleum, Prof. Dr. Husnul Kausarian, M.Sc., Ph.d., membenarkan dirinya diperiksa di Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pengelolaan anggaran 'participating interest' (PI).

"Kita memberikan semua kesaksian dan berkas yang dibutuhkan di kejaksaan. Bahkan kami mendapat apresiasi atas apa yang sudah kami lakukan untuk mendukung tranparansi pengelolaan angggaran," kata Husnul lewat telekomunikasi, Kamis (16/1/2025).

Husnul menjelaskan, pemeriksaan di Kejagung bukan terkait masalah di Riau Petroleum, melainkan itu berkaitan dengan kasus pengelolaan dana PI yang sudah di transfer ke BUMD Rohil.

"Pemanggilan permintaan data terkait PI 10 persen. Alhamdulillah berkas RP (Riau Petroleum) dinyatakan lengkap," kata dia.

Husnul menambahkan, lengkap maksudnya berkas yang disampaikan telah cukup dan dianggap baik dalam pengelolaan PI.

"Bahkan kami mendapat apresiasi oleh Kejagung berkaitan dengan pengelolaan anggaran," katanya.

Sebelumnya dilaporkan adanya dugaan penyalahgunaan dana 'practicing interest' (PI) sebesar Rp488 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp39 miliar di Rokan Hilir (Rohil).

Ketua Umum Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) Ir. Ganda Mora, SH MSi minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

"Kami minta kedua institusi hukum Aparatur Penegak Hukum (HPH) jangan berlama-lama dalam menggantungkan perkara tindak pidana korupsi di daerah. Sebab laporan kasus dugaan penyalahgunaan Dana PI melalui BUMD Rohil dan DBH di Rohil sangat banyak kejanggalan terkhusus dalam pengelolaan anggaran," kata dia.

Menurut dia, pemeriksaan kasus dugaan penyalahgunaan PI dan DBH di Rohil masih berlarut-larut bahkan sepertinya jalan ditempat. tulisnya.

Ganda mengaku juga sudah dipanggil oleh pihak Kejagung dan KPK untuk dimintai penjelasan terkait dana PI dan DBH di Rohil.

"Kejanggalannya sudah ada soal dana PI Rp 488 miliar yang dikelola BUMD Rohil dalam pengelolaan anggaran seperti pengeluaran dana deviden Rp135 miliar yang dikeluarkan skala bertahap kerekening Kasda Pemerintah Kabupaten Rohil dan juga terkait pembagian bantuan CSR sebesar Rp19 miliar," katanya.

Untuk itu kata dia, harus ada penegakan hukum dalam kasus ini sehingga bisa menyasar semua pihak yang terlibat.

"Memang semua yang terlibat sudah diperiksa, tetapi Afrizal Sintong (selaku kuasa anggaran) masa menjabat Bupati Rohil waktu itu belum juga diperiksa.

Kami minta laporan kasus tersebut segera dapat dinaikan dari penyelidikan ketahap penyidikan. Sebab dari rangkaian status laporan itu, kami sudah beberapa kali memenuhi panggilan oleh dua institusi APH (KPK dan Kejagung) tersebut dalam rangka memberikan keterangan laporan dan melampirkan tambahan data, seperti hari ini, Jumat 10 Januari 2025 kemarin," kata dia. (fzr)