RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau dinilai dianggap terburu-buru dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024, hal itu karena anggaran belanja jauh lebih besar dari potensi pendapatan di tahun tersebut.

Belanja APBD Riau 2024 diproyeksi Rp11,2 triliun sementara potensi pendapatan berkisar Rp10,2 triliun.

Seperti diketahui, Pemprov dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memproyeksi belanja tahun 2024 mencapai Rp11,2 triliun, sementara potensi pendapatan tidaklah terlalu besar dimana pendapatan selama ini hanya sekitar Rp 10,2 triliun.

Pengamat ekonomi Riau, Dr Raja Ria Yunista SE, ME, yang juga Kepala Program Studi Manajemen Pascasarjana Universitas Islam Riau kepada pers di Pekanbaru, Senin (4/12/2023) mengatakan, idealnya pengeluaran lebih kecil atau sama dengan pendapatan, jika pun ada potensi mendapatkan utang, namun itu juga akan menguras sumberdaya yang ada.

''Selisih hampir Rp 1 triliun itu sangat besar mengingat sumber pendapatan daerah tidak akan bertambah. Pemasukan selama ini masih dari PAD, perimbangan keuangan pusat dan daerah dan Participating interest (PI) 10 persen. Kalau pun ada peningkatan, biasanya terkait volume yang bertambah saja,'' kata dia.

Dengan proyeksi pengeluaran yang lebih besar, tentu ini akan membahayakan daerah, karena bisa saja terjadi penundaan pembayaran untuk proyek-proyek strategis dan mendesak.

''Jika ini terjadi, yang rugi tentu semua pihak,'' katanya.

Raja Ria mengatakan, penting bagi pemerintah untuk melakukan penyimpangan terhadap pendapatan dan pengeluaran karena muaranya akan berdampak pada pelayanan publik, terutama sektor-sektor yang bersentuhan dengan orang banyak.

Namun jika memang Pemprov sudah yakin, salah satu langkah terbaik adalah memaksimalkan kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, sebagai mesin pencari anggaran untuk APBD. Tim di Bapenda haru bekerja ekstra keras dalam menyerap anggaran dari sumber-sumber seperti pajak, retribusi, dan lainnya.

''Unsur yang paling penting adalah transparansi anggaran baik pendapatan dan pengeluaran. Jika memang memiliki potensi pendapatan yang belum tergarap, ya diungkap saja. Sepanjang potensi itu tidak merupakan rakyat, tidak masalah,'' kata dia. (ist)