"Undang-Undang no.6 tahun 2014 dan Undang-Undang no.7 tahun 2017 itu kan sebetulnya membatasi, perangkat desa, kepala desa, saat kampanya ya, kan mereka nggak boleh, ada larangan yang secara spesifik itu," kata Andika Perkasa dalam podcast Abraham Samad.

Andika khawatir jika kepala dan perangkat desa yang melakukan hal demikian akan membawa akibat buruk bagi diri mereka sendiri.

Sebab pada dasarnya, mendukung atau hanya sekadar menguntungkan salah satu pasangan Capres dan Cawapres saja sudah melanggar aturan Undang-Undang yang berlaku.

"Misalnya mereka dikumpulkan dalam rangka pembekalan netralitas, itu berbeda. Tapi kalau dikumpulkan untuk mendukung atau menguntungkan salah satu pasangan. Nanti justu akan membuat kepala desa dan perangkat desa terjebak," katanya.

"Karena yang menanggung akibat dari mereka melanggar aturan perundangan tentang Pemilu, itu kan mereka sendiri. Ini yang saya khawatirkan, mereka nggak tahu," kata dia.

Salah satu Wakil Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud itu kemudian mengatakan bahwa ia yakin jika tidak semua kepala desa dan perangkat desa pernah membaca Undang-Undang no.17 tahun 2017 atau Undang-Undang no.6 tahun 2014 tersebut.

"Ini mungkin ya, belum semua kepala desa dan perangkat desa, pernah membaca Undang-Undang no.7 tahun 2017. Atau Undang-Undang no.6 tahun 2014 tentang desa," katanya.

"Entah karena kesibukan atau SDM mereka, saya kok yakin, tidak semua pernah membaca Undang-Undang tersebut," tutur Andika Perkasa. (bisnis)

tags:

• Pekanbaru
• dumai
• rohil

Share