RIAUBOOK.COM - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) memeriksa 3 orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk.

"Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan untuk pendalaman kasus," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) kini dijabat oleh Ketut Sumedana dalam rilis yang diterima, Rabu (15/3/2023).

Ketika saksi tersebut adalah S selaku Direktur Utama Surya Sukma Jati, L selaku Staf Proyek Tol Cibitung Cilincing II, dan BA selaku Staf Proyek Tol Cibitung Cilincing I.

Dia katakan, ketiga orang saksi diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk.

"Sementara itu informasi yang dapat disampaikan," katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya JAM-Pidsus juga telah memeriksa saksi lainnya dalam perkara yang sama, termasuk saksi dari pihak bank BUMN.

Mereka adalah BM selaku Divisi Transaction Banking Bank BRI, kemudian inisial AR selaku Manager Solusi Transaksi Pembiayaan Bank BNI.

Sebagai informasi, dalam kasus ini Kejagung juga telah menetapkan satu tersangka pada 5 Desember 2022.

Tersangka tersebut adalah Direktur Operasi II PT Waskita Karya (persero) Tbk. periode 2018 sampai dengan sekarang, Bambang Rianto (BR).

"Satu orang tersangka tersebut yaitu BR," ucap Ketut.

Saat ini tersangka Bambang mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan sampai 24 Desember 2022.

Ketut menjelaskan, tersangka Bambang secara melawan hukum menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan dokumen pendukung palsu.

"Di mana guna menutupi perbuatannya tersebut, dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang belakangan diketahui fiktif sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara," jelasnya.

Atas perbuatannya, tersangka Bambang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (fzr)