RIAUBOOK.COM - Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau menghadiri kegiatan rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023 dalam rangka pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah secara virtual, Senin (13/3/2023).

Rapat tersebut dilaksanakan puk 08.00 WIB bertempat di Riau Command Centre Gedung Menara Lancang Kuning Pemerintah Provinsi Riau, Jalan Jendral Sudirman No. 460, Kota Pekanbaru, Riau.

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau Rully Affandi, S.H., M.H mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi tahun 2023 dalam rangka pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah secara virtual.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Riau yang diwakili Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau M. Job Kurniawan, Forkopimda Riau atau yang diwakili serta perangkat OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Rapat dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Dalam penyampaiannya, Mendagri menyampaikan kepada para peserta agar jangan lelah untuk menjaga tingkat inflasi di daerahnya masing-masing.

Kemudian Mendagri juga menyampaikan hasil inflasi di daerah yang cukup baik pada pekan lalu.

"Untuk tingkat provinsi yakni Provinsi Sumatera Selatan dengan angka 5, 43 persen. Untuk tingkat kabupaten/kota yakni Kota Samarinda dengan angka 4,91 persen," kata Tito.

Lebih lanjut Mendagri, menyampaikan rapat koordinasi ini hanya bisa dicabut atau dikurangi intensitasnya jika ada arahan presiden langsung.

Namun sejauh ini menurut dia presiden minta agar rapat tetap diselenggarakan guna memonitoring inflasi di daerah seluruh Indonesia.

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dalam rangka Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah secara Virtual berjalan secara aman, tertib dan lancar serta menerapkan secara ketat protokol kesehatan (prokes). (fzr)