RIAUBOOK.COM - Nama seorang oknum pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) NZ terseret dugaan kasus tindak pidana korupsi pembelian tanah senilai Rp11,78 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011.

"Saya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Riau," kata Jufry Zubir di Jakarta, Minggu (18/12/2022).

Jufry menjelaskan, pihaknya telah melaporkan dugaan tipikor dan pemalsuan surat-surat tanahnya ke Ditreskrimsus Polda Riau sejak 5 Maret 2022.

"Saya sudah dimintai keterangan oleh Tim Penyidik Subdit III. Penyidik juga sudah mengumpulkan dokumen dan bahan keterangan (pulbaket) dugaan tipikor pengadaan tanah di Jalan Citra/Labersa Desa Tanah Merah," kata Jufry.

Dalam kasus tersebut, Jufry menjelaskan bahwa aktor utamanya adalah NZ, saat ini menjabat di Kemenko Polhukam.

"Saya pikir Pak Mahfud harus tahu, bahwa ada anggotanya yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi, dan jangan dilindungi," kata Jufry.

Dilaporkan, dalam dugaan perkara itu pihak penyidik juga telah meminta keterangan atau melakukan wawancara terhadap sejumlah pejabat Pemprov Riau.

Mereka adalah Mohd. Firdaus, SE, MM, Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, Tengku Rigabrima Yuda S.STP, MSi, Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.

Kemudian Endinovelly ST MT, Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan Biro Tapem Setda Provinsi Riau, dan Ir Yendra, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan tanah Mako Polda Riau Tahun Anggaran 2009 dan 2011.

Terkait laporan itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang dikonfirmasi belum bersedia memberikan jawaban.

"Nanti ya," kata Mahfud lewat pesan elektronik, Senin (19/12/2022).

Sementara Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang dihubungi di Jakarta telah menerima laporan terkait dugaan kasus itu dan akan menganalisanya.

"Kita akan analisa terlebih dahulu, hasilnya akan kita sampaikan nanti, secepatnya," kata dia. (fzr)