RIAUBOOK.COM - Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) serta pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun 2023 untuk Pemerintah Provinsi Riau berkurang lebih dari setengah triliun.

"Angka pastinya yaknibRp613 miliar," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi kepada pers di Pekanbaru, Selasa (4/10/2022).

Dia mengatakan, jika saat ini Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sudah disahkan menjadi UU APBN 2023.

Dia mengakui juga telah menerima salinan UU tersebut dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kalau kita lihat komponennya itu bagi hasil migas dan bagi hasil PBB," kata Syahrial Abdi menambahkan.

Kata dia, hal itu memang biasanya berkaitan dengan aktivitas produksi migas, dan juga bagi hasil dari PB P5L atau Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batu Bara, dan sektor lainnya.

Kendati demikian, Syarial mengaku hingga saat ini Pemprov Riau belum mendapat rincian penurunan DBH Migas dan PB-P5L tersebut.

Kata dia, untuk rincian pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemekeu) RI.

"Kami sudah diperintahkan oleh Pak Gubernur dan Pak Sekda Riau untuk itu," katanya.

Syahrial Abdi juga mengatakan jika pihaknya sedang membandingkan data yang dirangkumnya.

Dilain pihak, Badan Anggaran DPRD Riau turut menyatakan telah mengetahi penurunan DBH Riau tersebut.

"Ini akan berdampak pada struktur APBD tahun depan," demikian Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho. (ist)