RIAUBOOK.COM - Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Suyatno mengaku sempat menumui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Kamis (2/5/2019) di Gedung Daerah, Pekanbaru.
Orang nomor satu di "negeri seribu kubah" tersebut mengatakan, poin utama pembicaraanya dengan salah seorang pentolan KPK itu adalah terkait strategi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh potensi yang ada.
"Bagaimana pun saya sudah bicara empat mata dengan pimpinan KPK, ini (Optimalisasi penerimaan daerah) harus digenjot, kenapa demikian? Karena potensi-potensi yang kita miliki di Rokan Hilir cukup luar biasa, tetapi sebagian belum kita gali," kata Suyatno saat ditemui RiauBook.com.
Sebelumnya, Suyatno juga sangat mengapresiasi usaha Pemerintah Provinsi Riau yang turut manggandeng pemerintah kabupaten/kota di wilayah setempat dalam mewujudkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam hal optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak, serta kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pengelolaan barang milik daerah, khususnya yang menyangkut soal pertanahan.
Suyatno mengatakan, penandatangan nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang disaksikan langsung oleh pimpinan KPK dan Dirjen Pajak itu merupakan sesuatu yang sangat penting serta perlu ditindaklanjuti.
"Alhamdulillah kita sudah MoU dengan beberapa lembaga, termasuk KPK, Gubernur Riau, Ditjen Pajak, juga BPN, ini dalam rangka mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah di sektor pertanahan ataupun di sektor lainnya," tutur Suyatno.
"saya apresiasi, ini sangat bagus, sangat penting untuk kita tindak lanjuti dan mungkin dengan adanya MoU ini, akan bergerak dia (peningkatan penerimaan daerah), saya juga sudah konsultasi dengan Kakanwil BPN Riau," tambahnya lagi.
Suyatno berharap, dengan gebrakan baru itu seluruh potensi yang masih belum tersentuh dapat digarap dengan baik, "akan kita sentuh potensi itu, bekerja sama dengan instansi terkait, Badan Pendapatan Daerah memang harus bergerak maju, bekerja sama dengan instansi yang lain".
Apalagi, lanjut Suyatno, banyak perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi dan memiliki wilayah operasi di Rokan Hilir, namun masih membayar pajak di luar daerah.
"Maka kita bekerja sama dengan KPK, mudah-mudahan kedepan, Rokan Hilir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, insyaallah akan terus maju" demikian Suyatno. (RB/Dwi)
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…